TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI RUMAH YANG BELUM BALIK NAMA SERTIFIKAT DAN TANPA AKTA NOTARIS PPAT ( Study Kasus di Perumnas Wayhalim Bandar Lampung)

Penduduk masyarakat perumnas wayhalim khusunya di Jl.Galunggung 4, masih banyak yang memiliki sertifikat atas nama pemilik pertama dari pihak penjual rumah yang dibelinya atau bisa dibilang belum balik nama sertifikat. Masyarakat perumnas wayhalim kebanyakan membeli rumah lalu tidak diurus pemindahan hak milik di hadapan PPAT yang kemudian dilakukannya balik nama sertifikat rumah atas nama pemilik sah (pembeli). Dari kejadian tersebut ada satu permasalahan dimana pihak ketiga ingin membeli sebuah rumah kepada pihak kedua,namun dari pihak kedua masih memegang sertifikat rumah tersebut atas nama pihak pertama, pada saat ingin mengurus kepemilikan sertifikat rumah tersebut pihak pertama sudah meninggal dunia dan juga ahli warisnya sudah berpindah tempat keluar kota dan tidak tahu keberadaannya sehingga sulit untuk mengurus balik nama sertifikat tersebut karena bagaimana pun pihak pembeli membutuhkan surat ahli waris dari pihak pertama agar pihak pembeli dapat mengurus kepemilikan sertifikat tersebut dengan diketahui dari data pihak ahli waris tersebut. sampai saat ini masyarakat masih ada yang tidak mau mengurus langsung kepemilikan rumah tersebut atas nama pemiliknya yang sah. Permasalahan dalam penelitian adalah Bagaimana praktik jual beli rumah yang belum balik nama sertifikat dilakukan di wilayah perumnas wayhalim bandar lampung? Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum positif tentang jual beli Rumah yang belum balik nama sertifikat dan tanpa adanya akta notaris PPAT? Dari permasalahan ini penulis bertujuan agar Untuk mengetahui faktor-faktor kenapa masyarakat ada yang masih belum memiliki sertifikat tanah yang belum balik nama dan juga untuk mengetahui bagaimana cara jual beli rumah yang baik dan benar menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reseach), yaitu yaitu penelitian yang dilakukan di perumnas wayhalim bandar lampung, penelitian bersifat deskriptif analisis komperatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara dan dokumentasi, pengolahan data dilakukan dengan melalui tahap editing dan sistematisasi data. Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa praktik jual beli yang dilakukan di perumnas wayhalim bandar lampung khususnya Gg. Galunggung 4 hanya dilakukan pada pihak penjual dan pembeli tanpa adanya saksi dari pihak wilayah gang rumah tersebut yang ingin dijual. Dan dalam hukum islam jual beli rumah tersebut sah karena dalam jual beli tersebut sudah termasuk syarat dari jual beli menurut hukum islam yaitu perbuatan jual beli atas saling suka sama suka. Dalam hukum positif jual beli rumah tersebut belum sah, karena belum melakukan perbuatan hukum yang telah diatur oleh Undang-undang yang berlaku Pasal 37 ayat (1) peraturan pemerintah No.24 tahun 1997, yang merupakan syarat formal sahnya jual beli rumah