STUDI KOMPARATIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh sebuah Lembaga Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum,peradilan agama, peradilan militer,peradilan tata usaha negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam ketatanegaraan Islam, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh peradilan Madzalim dan Qadhi Al-Qudha. Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia hanya menjalankan fungsi peradilan. Sedangkan , lembaga-lembaga peradilan dalam Islam, berfungsi sebagai lembaga peradilan dan juga berfungsi sebagai lembaga yang menangani urusan-urusan lain di luar urusan peradilan, seperti pengelolaan gaji, dan tunjangan sosial, mengurusi pelaksanaan ibadah lahiriah, harta wakaf dan lain sebagainya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam? dan bagaimana persamaan dan perbedaan fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata negara Islam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan wewenang kekuasaan kehakiman baik dalam hukum tata negara Indonesia dan hukum tata Negara Islam serta adakah persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research), mengunakan pendekatan yuridis normatif sosio historisdengan metode analisa deskriptif dan komparatif, Penelitian ini juga bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dianalisis serta diinterprestasikan dan kemudian disimpulkan. Dapat disimpulkan bahwa fungsi kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia adalah menjalankan funsi peradilan sedangkan dalam hukum tata negara Islam selain melaksanakan fungsi peradilan juga melaksanakan fungsi lain diluar fungsi peradilan, wewenang kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia di pegang oleh MA yang membawahi lingkungan (PN, PA, PM, PTUN)dan MK, sedangkan wewenang kekuasaan kehakiman dalam tata negara Islam kewenangannya dipegang oleh Khalifah (Pemimpin).Persamaan antara kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan Islam adalah sama-sama mempunyai tujuan yang sama yaitu menegakkan hukum dan keadilan. Lalu perbedaan antara kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Indonesia dan Islam adalah perbedaan fungsi dan wewenang, dan pedoman peraturan yang digunakan jika hukum tata negara Islam berpedoman pada Al-Qur’an dan Sunnah Rasul sedangkan hukum tata negara Indonesia berpedoman pada Konstitus