KEWAJIBAN PENYATUAN PAJAK DAN ZAKAT DALAM PANDANGAN DIDIN HAFIDUDIN DAN MASDAR FARID MAS’UDI

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewajiban penyatuan pajak dan zakat. Ada yang berpendapat pembayaran pajak dan zakat secara terpisah menjadi beban tersendiri sehingga akan lebih baik jika dilakukan penyatuan pajak dan zakat. Ada pula yang berpendapat bahwa pajak dan zakat sangatlah berbeda sehingga tidak dapat disatukan. Permasalahan inilah yang menjadi kajian para tokoh ulama di antaranya Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas‟udi. Dari perbedaan pendapat kedua tokoh tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas‟udi mengenai kewajiban penyatuan pajak dan zakat? dan 2) Bagaimana persamaan antara Didin Hafidudin dan Masdar Farid Mas‟udi tentang penyatuan pajak dan zakat? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan mengenai pendapat-pendapat Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas‟udi tentang kewajiban penyatuan pajak dan zakat. Penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research) dengan menelaaah dari buku karangan Didin Hafiduddin dan Masdar Farid Mas‟udi serta buku lain yang membahas mengenai kewajiban penyatuan pajak dan zakat. penelitian ini bersifat desktiptif analisis komparatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan, Adanya persamaan pandangan baik Didin dan Masdar yaitu segala keputusan berlandaskan dengan menimbang kemaslahatan dan keadilan untuk keseluruhan. Selain itu, Didin dan Masdar juga menyetujui adanya zakat sebagai pengurang pajak agar tidak adanya yang merasa terbebani atas kedua kewajiban tersebut. Dengan melihat zakat sebagai keharusan yang wajib bagi umat Islam dan pajak sebagai keharusan atas ulil amri. Kemudian, terdapat perbedaan terhadap dua tokoh tersebut. Didin Hafiduddin menganggap pajak dan zakat berbeda baik dari segi manfaat maupun tujuannya. Selain itu, dalam tatanan lembaga pengelola zakat dan pajak dilakukan secara terpisah karena zakat merupakan keharusan yang dilakukan muslim sedangkan pajak merupakan kewajiban terhadap negara. Sedangkan menurut Masdar Farid Mas‟udi menawarkan adanya pembentukan baru dalam suatu kewajiban pembayaran antara zakat dan pajak, masdar menawarkan adanya penyatuan atau pun pengurangan pajak. Beranggapan bahwa dua kewajiban sekaligus (zakat dan pajak) yang harus dibayarkan oleh orang Islam di Indonesia merupakan suatu bentuk madharat yang menyalahi kemaslahatan dan harus dihindarkan. Konsep ini menekankan zakat sebagai ruh dan pajak sebagai raga yang tidak dapt dipisahkan. Sehingga dalam penerapannya pun menjadikan suatu pajak dan zakat merupakan suatu kesatuan dimana zakat lebih diutamakan daripada paja