TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERBEDAAN UPAH ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi pada buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan)

Sewa-menyewa tenaga manusia merupakan salah satu bagian dari hukum mu’amalah. Sebagai contoh, sewa tenaga buruh tani di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan yang sudah ada dimasyarakat sejak dahulu dan masih digunakan hingga saat ini dengan kompensasi buruh mendapatkan upah atas jasa yang diberikan. Namun, faktor keadilan yang dirasa “kian menjauh” dari pihak para buruh dan cenderung hanya berpihak pada para majikan, khususnya pada penentuan sistem upah dan faktor ketidakadilan dalam penentuan mekanisme sistem pengupahan buruh tani laki-laki dan perempuan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Faktor apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem penetapan upah bagi buruh tani antara laki-laki dan perempuan?; 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan?. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui faktor perbedaan sistem upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan di Dusun Trimoharjo Kampung Bumiharjo Kecamatan Buay Bahuga Kabupaten Way Kanan. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analisis diperkaya dengan data kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara (interview), dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui pemeriksaan data (editing), sistemasi data (sistematizing). Analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tinjauan hukum Islam terhadap sistem perbedaan upah buruh tani antara laki-laki dan perempuan di Dusun Trimoharjo diperbolehkan menurut hukum Islam, jika mu’ajir memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar bahwa buruh tani perempuan sering datang terlambat, laki-laki lebih besar tanggungjwabanya untuk mencari nafkah, mayoritas laki-laki dalam mengerjakan pekerjaannya lebih cepat. Apabila mu’ajir memberikan perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dan perempuan atas dasar mengikuti ada istiadat (‘urf) yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor di atas, padahal jenis pekerjaan dan beban kerjanya sama. Maka dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, karena Al-qur’an tidak mengenal perbedaan antara laki-laki dan perempuan