TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM PERJANJIAN DALAM GADAI POHON DUKU (Studi di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)

Berbagai kegiatan bermuamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah transaksi gadai. Transaksi gadai yang terjadi di Desa Wana bersifat tradisional, yaitu dengan tanpa adanya bukti secara otentik bahwa telah terjadi suatu perjanjian diantara kedua belah pihak. Perjanjian gadai yang dilakukan masyarakat di Desa Wana pada umumnya tidak terdapat batasan waktu sehingga murtahin dapat melakukan pengambilan manfaat atas benda yang dijaminkan oleh rahin secara penuh dengan waktu yang tidak ditentukan serta adanya pembayaran uang upah sewa jasa perawatan. Hal ini tentunya menyebabkan rahin mengalami lebih banyak dampak negatif atas transaksi tersebut dan mengakibatkan rahin tidak memiliki sumber penghasilan karena penghasilan warga di Desa Wana salah satunya yaitu dari hasil panen kebun pohon duku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem perjanjian dalam gadai pohon duku di Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur dan bagaimana pandangan hukum Islam tentang sistem perjanjian gadai pohon duku di Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem perjanjian dalam gadai pohon duku di Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur dan untuk mengetahui bagimana pandangan hukum Islam tentang sistem perjanjian gadai pohon duku di Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur dan bersifat deskriptif analisis. Untuk mendapatkan data yang valid digunakan metode data, yaitu wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sekunder. Setelah data terkumpul maka dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian dikemukakan bahwa pelaksanaan sistem perjanjian gadai pohon duku di Desa Wana Kec. Melinting Kab. Lampung Timur terjadi tanpa adanya bukti tertulis, tanpa adanya batasan waktu dan ada tiga macam pelaksanaan akad yaitu akad rahn (menahan pohon duku sebagai jaminan), qardh (pinjaman atau hutang piutang) dan ijarah (upah sewa jasa atas perawatan), akad yang menghimpun beberapa akad dalam satu akad disebut multi akad. Dalam sistem perjanjian ini, pihak murtahin meminjamkan uang, dengan syarat ia mengelola dan menikmati hasil dari kebun pohon duku yang dijadikan jaminan oleh rahin sampai ia mampu melunasi hutangnya dan jika pihak rahin sudah mampu mengembalikan hutangnya tapi pihak murtahin belum menikmati hasilnya 2 atau 3 kali maka pihak rahin belum bisa mengambil kebun pohon duku yang dijadikan jaminan. Sistem perjanjian gadai pohon duku yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam sistem perjanjian gadai pohon duku terdapat adanya akad qardh dan ijarah. Dalam hukum Islam ada beberapa multi akad yang dilarang, yaitu berkumpulnya jual-beli dengan qardh dan berkumpulnya qardh dengan ijarah, karena termasuk ke dalam bay’ (jual beli) dan qardh yang dibarengi dengan syarat imbalan lebih juga dilarang karena mengarah ke unsur riba