HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA (ANALISIS PEMIKIRAN POLITIK BAHTIAR EFFENDY)

Pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara telah menjadi persoalan yang paling banyak diminati oleh masyarakat muslim, terutama pada abad 19 hingga abad 21. Wacana hubungan agama dan negara selalu menjadi hal yang menarik bagi para pemikir politik Islam, Hubungan antara Islam dan negara di Indonesia pada sebagaian besar babakan sejarahnya adalah kisah antagonis dan kecurigaan satu sama lain. Hubungan yang tidak mesra ini terutama, tapi tidak seluruhnya, disebabkan oleh perbedaan pandangan pada pendiri Republik Indonesia yang sebagian besarnya umat Muslim mengenai hendak dibawa kemanakah negara Indonesia yang baru merdeka. Salah satu butir terpenting dalam perbedaan pendapat di atas itu adalah apakah negara ini bercorak “Islam” atau “nasionalis”. yang menjadi rumusan masalah yaitu Bagaimana pemikiran politik Bahtiar Effendy tentang hubungan agama dan negara ?, Bagaimana pemikiran politik Bahtiar Effendy tentang hubungan agama dan negara dalam pemikiran politik Islam di Indonesia? Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data primer, yaitu beberapa karya tulis Bahtiar Effendy, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Jakarta: Democracy, 2011. Data sekunder, yaitu sejumlah kepustakaan yang ada relevansinya dengan judul di atas baik langsung maupun tidak langsung. Hasil Pembahasan menunjukan bahwa Menurut Bahtiar Effendy bahwa Islam sebagai agama tidak menentukan system peerintahan tertentu bagi umat Islam. Politik Islam di Indonesia tidak lepas dari dinamika pemikiran dan gerakan pembaharuan. Permasalahan tentang hubungan agama dan negara di Indonesia terjadi sejak tahun 1950-an, kalangan muslim secara umum terbagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama meyakini bahwa negara Islam sebagai model pemerintahan akan menjamin terlaksana ajaran Islam di masyarakat. Kelompok kedua menolak formalism agama dalam urusan kenegaraan, sebaliknya mereka memfokuskan pada pentingnya menumbuhkan dan membina masyarakat religius dan integritas bangsa. Menurut Bahtiar hubungan agama dan negara di Indonesia secara umum dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) bagian, yakni hubungan yang bersifat antagonistik dan hubungan yang bersifat akomodatif. Menurutnya bahwa, hubungan antagonistik disebabkan adanya aktivisme dan legalisme politik islam yang bercorak legalistik dan formalistik dan hubungan bersifat akomodasi disebabkan adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap positif bagi umat Islam, hubungan ini tampaknya merupakan pilihan yang mungkin diambil agar hubungan agama dan negara dapat menjadi langgeng. Bahtiar berpendapat bahwa Indonesia bukanlah sebuah negara Islam ataupun negara sekuler, melainkan sebuah negara religious, dalam arti bahwa negara memungkinkan dan membantu warganya untuk menjalankan kewajibankewajiban agama mereka