ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsekuensi logis dari penerapan asas desentralisasi adalah menuntut pemerintah daerah untuk siap menata keseluruhan perangkat organisasi dan manajemen, serta kemampuan untuk melakukan perubahan-perubahan pada daerah agar cenderung lebih maju. Penelitian ini bertjuan untuk mengetahui evektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal menurut perspektif Ekonomi Islam dan mengetahui bagaimana kondisi lingkungan eksternal sebagai faktor peluang dan ancaman serta lingkungan internal sebagai faktor kekuatan dan kelamahan yang kemudian di analisis dengan analisis SWOT. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Kabupaten Pesisir Barat dengan memberikan wawancara kepada pihak terkait serta melakukan pengamatan langsung di daerah tersebut guna memperoleh data yang diperlukan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan Kabupaten Pesisir Barat terkait upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal masih belum optimal. Hal ini didasarkan pada pemanfaatan SDA serta pendayagunaan Aparatur dan masyarakat yang masih belum maksimal, terlihat dari potensi alam dan potensi letak geografis yang belum termanfaatkan secara baik dalam skala ekonomi. Mengenai faktor-faktor sebagai penghambat belum terwujudnya upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Pesisir Barat yaitu diantaranya adalah jumlah SDM Aparatur belum memadai serta kualitas masih belum baik, kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan SDA di Kabupaten Pesisir Barat dan keuangan daerah sebagai pendukung pembangunan belum stabil. Strategi pengembangan daerah tertinggal di Kabupaten Pesisir Barat adalah pembangunan sektor pertanian agribisnis karena sebagian besar penduduknya merupakan petani dan nelayan serta peningkatan parawisata di daerah lokal. Dalam upaya percepatan pembangunan daerah dari sisi aspek ekonomi dan sosial, maka program pengembangan harus memprioritaskan pada tiga aspek utama, yaitu: 1) Peningkatan kualitas/ kuantitas SDM, 2) Meningkatkan pemanfaatan letak geografis dan kekayaan lokal, 3) Pemberdayaan Masyarakat