Dampak Penertiban Trayek Angkutan Umum Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Supir Angkutan Desa Kabupaten Pesawaran)

ABSTRAK Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Kabupaten Pesawaran terbentuk menjadi daerah otonom pada tahun 2007, maka Kabupaten Pesawaran mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan birokrasi pemerintahan sendiri termasuk dalam hal menyelenggrakan pelayanan publik. Dalam PP No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, bahwa Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum. Untuk itu, Kabupaten Pesawaran membuat angkutan pedesaan dengan trayek Gedong Tataan – Kemiling yang diatur dalam Peraturan Bersama Walikota Bandar Lampung dan Bupati Pesawaran No.1 Tahun 2009 Bab 2 Pasal 2. Sebelum Kabupaten Pesawaran melakukan pemekaran wilayah (otonomi dearah), pelayanan publik dalam hal transportasi umum Masyarakat Kabupaten Pesawaran dilayani oleh supir angkutan umum dengan Trayek Kota Bandar Lampung. Namun setelah dibuatnya trayek angkutan pedesaan, maka Supir Trayek Kota Bandar Lampung dengan domisili/bertempat tinggal di Kabupaten Pesawaran diperintahkan untuk mendaftar menjadi Supir di Trayek Kabupaten. Adanya perpindahan trayek dari kota ke kabupaten, kemungkinan mempengaruhi pendapatan supir. Melihat fenomena mengenai perpindahan trayek tesebut, penulis tertarik untuk membuat penelitian mengenai dampak penertiban trayek angkutan umum terhadap kesejahteraan supir serta bagaimana perspektif Ekonomi Islam terkait dampak penertiban trayek angkutan umum terhadap kesejahteraan supir. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengatahui bagaimana dampak penertiban trayek angkutan umum terhadap kesejahteraan supir. Penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan jenis field research (penelitian lapangan). Metode pengumpulan data melaui observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh supir yang terdaftar dalam trayek angkutan pedesaan di Kabupaten Pesawaran yang berjumlah 148 supir. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 15% dari populasi atau sebanyak 23 supir. Hasil penelitian dampak penertiban trayek pada supir angkutan pedesaan yaitu terjadinya penurunan kesejahteraan. Semula, supir ketika berada di Trayek Kota Bandar Lampung berada pada Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap 3 (karena pendapatan masih bisa disisihkan untuk tabungan keluarga), namun ketika kini berada di Trayek Kabupaten Pesawaran berada pada Tingkat Keluarga Sejahtera Tahap 2 (pendapatan langsung habis digunakan/tidak bisa menabung). Dampak penertiban trayek mempunyai pengaruh signifikan terhadap pendapatan yaitu adanya penurunan pendapatan supir setelah berada di trayek Kabupaten Pesawaran dibandingkan dengan ketika supir berada di trayek Kota Bandar Lampung. Selanjutnya, pendapatan menurun sedangkan pengeluaran meningkat ikut memengaruhi perubahan kuantitas dan kualitas pengeluaran supir. Sedangkan, jika dilihat dari tingkat pendidikan, kesehatan, perumahan serta fasilitas yang dimiliki tidak terjadi perubahan ketika supir berada di Trayek Kota Bandar Lampung berbanding kini berada di Trayek Kabupaten Pesawaran. Dampak penertiban trayek terhadap kesejahteraan supir dalam perpsektif Ekonomi Islam, dari sisi pendapatan Islam yaitu para supir tetap bekerja dengan produktif yang artinya etos kerja supir semakin baik ketika supir berpindah trayek. Dari sisi Kesejahteraan Islam, penurunan pendapatan secara material tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas spritual supir terutama dalam menaati aturan pemerintah. Kata Kunci: Trayek Angkutan Umum, Pendapatan, dan Kesejahteraan