KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM MENURUT FIQIH SIYASAH DAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA

Menurut pemahaman mengenai al-Qur‟an memang tidak ada satu dalil pun yang secara eksplisit memerintah atau mewajibkan umat Islam untuk mendirikan negara. Lebih dari itu bahkan istilah negara (daulah) pun tidak pernah disinggung dalam al-Qur‟an. Sebuah pemerintahan Islam adalah pemerintah yang menerima dan mengakui otoritas absolute Islam, dimana pemerintahan ini berupaya untuk membentuk sebuah tertib sosial yang islami sesuai dengan ajaran yang dikandung Islam, pelaksanaan syariat, sembari terus-menerus berupaya untuk mengarahkan keputusan-keputusan politik dan fungsi-fungsi publik sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai Islam, Berhubungan dengan tema pembahasan sekarang dari hak-hak politik adalah hak partisipasi politik non-Muslim didalam daulah Islamiyah, yang tersimbol pada dua Hak, yaitu hak memilih pemimpin atau anggota parlementer dan hak dipilih menjadi anggota dewan parlementer juga menjadi Ahlul Halli wal Aqdi, yang mempunyai peran yang amat signifikan dalam sistem hukum Islam sejak masa kenabian dan masa-masa selanjutnya, maka penulis dalam hal ini kan mambahas prihal kepemimpin seseorang yang menjabat dalam suatu pemerintahan menurut fiqih siyasah dan hukum tata negara dalam Undang-Undang 1945 dan Pancasila, kalangan mana siapapun boleh menjadi kepala negara, asalkan ia mampu melaksanakannya. Kepala negara ditentukan berdasarkan pemilihan umat Islam Sendiri. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum, perbedaan dan persamaan kepemimpinan non-muslim menurut fiqih siyasah dan hukum tata negara Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memperoleh seta memperluas wawasan dalam ilmu kepemimpinan yang terjadi di Indonesia tentag kepemiminan non-Muslim, untuk mengenalisis tanggapan fiqih siyasah dan hukum tata negara terhadap kepemimpinan, dimana kaum muslim yang dipimpin oleh kaum non-Muslim. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses editing, dan sistematisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik. Sedangkan analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif analitik dengan pendekatan berfikir kompratif. Kesimpulan dari hasil penelitian Kepemimpinan non-Muslim Menurut Fiqih Siyasah Dan Hukum Tata Negara Indonesia yaitu, Pendapat ahli Fiqih Siyasah yang menanggapi tentang ketika entitas non-Muslim itu tidak memusuhi umat Islam dan mereka bersama-sama umat Islam dalam satu entitas negara sebagai warga negara maka mereka dapat dipilih sebagi pemimpin, Menurut Fiqih Siyasah Kepemimpinan non-Muslim di Indonesia tidak lah masalah, selama seorang pemimpin itu memenuhi beberapa syarat yang sudah di tentukan, dan tidak melakukan pelanggaran selama ia menjabat, Hukum Tata Negara Indonesia tidak lah mempermasalahkan dari golongan manakah yang mampu memajukan kesejahteraan umum bagi Indoneisa