PENDAPAT PENGHULU DALAM PENENTUAN PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA (Studi di KUA KecamatanMelintingKabupaten Lampung Timur)

ABSTRAK PENDAPAT PENGHULU DALAM PENENTU AN PERWALIAN NIKAH ANAK PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN AKIBAT PERBUATAN ZINA (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur) Oleh: Naryanto Perkawinan merupakan sunnatullah yang disyari‟atkan bagi manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologis dan memperjelas keturunan. Perkawinan yang sah akan melahirkan anak yang memiliki s tatus dan kedud ukan yang sah di hadapan hukum. P erkawinan yang tidak sah akan melahirkan anak yang memiliki s tatus dan kedudukan sebagai anak di luar nikah. anak luar nikah hak keperdataannya mengikuti ibu dan keluarga ibu saja. Sehingga apabila anak tersebut perempuan maka proses perkawinannya dilarang menjadikan ayah biologisnya sebagai wali. Namun yang terjadi di KUA Kecamatan Me l inting Kabupaten Lampung Timur, Pendapat Penghulu dalam penent uan wali nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina boleh menggunakan wali nasab dari pihak ayah atau menggunakan wali hakim. Hal ini s angat berbeda dengan Fiqh bahwa anak yang lahir diluar perkawinan tidak mempunyai hubungan nasab dengan ayahnya, sehingga apabila anak tersebut akan melangsungkan pernikahan ayah biologisnya dilarang menjadi wali. Permasalahan pada penel itian ini adalah bagaimana Pendapat P enghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam Penentu an perwalian nikah anak perempuan ya ng dilahirkan akibat perbuatan zina dan bagaiman pandangan H ukum Islam terhadap Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam penentuan wali n ikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina . Tujuan dari penelitian i ni adalah untuk mengetahui Pendapat penghulu di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam menentukan perwalian nikah anak perempuan ya ng dilahirkan akibat perbua tan zina dan pandangan H ukum Islam terhadap pendapat penghulu di KUA Kec amatan Melinting Kabupaten Lampung Timur dalam Penentuan wali nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina . Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( field research ), dalam hal ini data maupun informasi bersumber da ri interview dengan Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur , pembantu PPN, kepada masyara ka t serta pamong desa di lingkungan Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Tim ur . Untuk menganalisa data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang - orang yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif . Hasil P enelitian ini adalah Pendapat Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur, dalam penentuan perwalian nikah anak perempuan yang dilahirkan akibat perbuatan zina terdapat dua ketentuan. Pertama , apabila anak perempuan tersebut dilahirkan diluar perkawinan maka yang berhak menjadi wali adalah hakim dalam hal ini penghulu/Kepala KUA. Karena anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu saja sehingga dilarang ay ah biologisnya menjadi wali dalam pernikahannya. Kedua, apabila anak perempuan tersebut dilahirkan dalam perkawina yang sah maka wali nikahnya boleh menggunakan nasab dari ayahnya atau menggunakan wali hakim . B oleh menggunakan wali nasab dari ayahnya berda sarkan Pasal 53, Pasal 99 (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 42 Undang - undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pandangan Hukum Islam terhadap Pendapat Penghulu di KUA Kecamatan Melinting dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang dilahirkan ak ibat Perbuatan Zina telah sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yaitu deng an teori Maslahah al Mursalah, d alam hal ini yang menjadi pertimbangan adalah kemaslahatan dan melindungi hak anak tersebut