KEDUDUKAN DPD RI DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

DPD RI merupakan lembaga perwakilan daerah lahir 1 Oktober 2004 dengan fondasi hukum yang kuat yaitu, diamandemennya Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang”. DPD RI menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yaitu, fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Istilah DPD RI merupakan bagian dari lembaga legislatif dalam fiqih siyasah di kenal dengan istilah ahl al-halli wa al-„aqd Mereka adalah para tokoh, ulama, pemimpin suku yang mempunyai fungsi dan wewenang, yaitu; Pertama, ahl al-halli wa al-„aqd pemegang kekuasaan tertinggi untuk memilih dan membai‟at imam serta untuk memecat dan memberhentiakan khalifah. Kedua, mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat kepada yang maslahat. Ketiga, mempunyai wewenang membuat undang-undang yang mengikat kepada seluruh umat di dalam hal-hal yang tidak diatur tegas oleh Al-Qur‟an dan Al-Hadits. Keempat, tempat konsultasi imam di dalam menentukan kebijakannya. Kelima mengawasi jalannya pemerintahan. Bertolak dari fungsi dan peran serta kompetensi DPD RI di atas, maka problem akademik yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah kedudukan DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia?; (2) bagaimanakah pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan DPD dalam sitem tata negara Indonesia dan untuk mengetahui bagaimanakah pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research), menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan metode pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, sekunder dan tersier. Adapun dalam iv menganalisis data digunakan metode deskriptif analitis, dengan tehnik content analysis (analisis isi). Penelitian menghasilkan temuan bahwa kedudukan lembaga DPD RI dalam sistem tata negara Indonesia mempunyai kedudukan dan kewenangan yang terbatas yang telah diatur dalam UUD 1945. Seharusnya kedudukan dan kompetensi DPD RI itu harus diperkuatkan atau ditambah lagi melalui amandemen ke lima agar kinerja suatu lembaga DPD RI menjadi lebih baik dalam otonomi daerah. Jika DPD RI mempunyai kedudukan tidak terbatas, maka ia mempuyai kewenangan khusus dan lebih ber-antusias dalam kinerjanya membangun daerah. Pandangan fiqih siyasah dusturiyah terhadap kedudukan DPD RI dalam sistem tatanegara Indonesia yang ada selama ini tampak tidak sejalan atau tidak sesuai, karena ahl al-halli wa al-„aqd merupakan perwakilan rakyat yang dapat memberi fatwa, sedangkan DPD RI merupakan lembaga yang mempunyai kedudukan kewenangan yang terbatas. Sejatinya eksistensi DPD RI ditingkatkan dan diperkuatkan kembali Undang-undangnya melalui amandemen kelima terhadap UUD 1945