ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HUKUM MAJELIS KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI PASCA PUTUSAN PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2014

Mejelis kehormatan hakim konstitusi adalah suatu perangkat yang di bentuk oleh mahkamah konstitusi dan komisi yudisial yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan prilaku hakim konstitusi. Majelis kehormatan hakim konstitusi ini juga berfungsi untuk mengawasi prilaku hakim konstitusi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang putusan mahkamah konstitusi yang membatalkan Undang-Undang nomor 4 tahun 2014. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa status hukum majelis kehormatan hakim konstitusi pasca putusan pembatalan undang-undang nomor 4 tahun 2014 yang dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, cacatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa status hukum majelis kehormatan hakim konstitusi pasca putusan pembatalan undang-undang nomor 4 tahun 2014 ini adalah sudah tidak berlaku lagi karena payung hukum yang menjadi pijakannya sudah dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Maka pasca putusan pembatalan undang-undang nomor 4 tahun 2014, mahkamah konstitusi memberlakukan kembali undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi. Dan di dalam hukum islam hakim setiap putusannya haruslah bijaksana, adil dan tidak mengikuti hawa nafsu dalam perkara yang ditanganinya. Sebaiknya mahkamah konstitusi menghidupkan kembali Undang-Undang nomor 4 tahun 2014 ini karena sudah banyak perkara yang menimpah hakim konstitusi sehingga diperlukan pembaharuan Undang-Undang yang mengatur tentang mahkamah konstitusi