ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 68/PUU-XII/2014 TENTANG PERNIKAHAN BEDA AGAMA

Manusia hakikatnya membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta, kasih, melanjutkan keturunan dan agar tidak jatuh pada kemaksiatan, maka harus diikat dengan perkawinan yang sah. Dalam Al-qur‟an disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk kedalamnya manusia. Sesuai dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49, meskipun ada perbedaan yang urgen. Seperti dalam pernikahan beda agama, hal itu akan tidak sampai pada tujuan perkawinan. Pada Tahun 2014, beberapa mahasiswa dan konsultan hukum mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi atas undang undang perkawinan Pasal 2 ayat (1) agar ada penambahan frasa untuk melegalkan pernikahan beda agama. Dalam pandangan Para Pemohon, Pasal a quo itu bertentangan dengan UUD N RI 1945. Mahkamah Konstitusi dalam Amar Putusannya tanggal 15 Desember 2014, menolak untuk keseluruhannya permohonan uji materi yang diajukan. Dan amar putusan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, 18 Juni 2015. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi atas Putusan No.68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama.? dan Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 tentang Pernikahan Beda Agama.? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 dan untuk mengetahui hasil analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan No.68/PUU-XII/2014 tentang pernikahan beda agama di Indonesia