TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN (Studi di Kabupaten Lampung Barat)

Badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Bappeda adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Selain itu, Bappeda merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan merupakan organisasi perangkat daerah, dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Lampung Barat adalah membantu bupati dalam menentukan arah dan kebijakan di bidang perencanaan daerah, hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan di wilayah Kabupaten lampung Barat dirasakan belum maksimal dan merata. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana BAPPEDA memproses perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat, kemudian ingin mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam proses perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitiannya deskriptif. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam Proses perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Barat adalah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Desa/Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten. Tinjauan Fiqh Siyasah dalam Mewujudkan Pelaksanaan fungsi Perencanan pembangunan daerah di BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat sudah berjalan sesuai dengan fiqh siyasah karena berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat telah menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980. Hal tersebut dilihat dari tugas BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat dalam melakukan pembangunan yang juga disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah tahun 2017 yang dibuat oleh BAPPEDA mengarah kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahap ke dua (2017- 2022). Namun berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan tidak tepatnya jadwal penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Daerah, karena penyusunan anggaran daerah bergantung kepada dana dari pusat