PERSEPSI MASYARAKAT PEDAGANG KAKI LIMA( PKL )MENGENAI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJADALAM MENJALANKAN FUNGSI KETENTRAMAN DANKETERTIBAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PESAWARAN

Kehadiran Satpol PP didasarkan pada UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 255 UU 23 /2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika Satpol PP berhadapan dengan pedagang kaki lima dalam rangka menegakkan ketertiban Kabupaten Pesawaran. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat pedagang kaki lima mengenai tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja dalam menjalankan fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Pesawaran.Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis untuk mengungkapkan data – data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi atau lapangan, dalam kancah yang sebenarnya. Subjek dalam penelitian ini adalah Persepsi Pedagang Kaki Lima di Gedong Tataann. Objek dalam penelitian ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja berada di Kabupaten Pesawaran. Metode yang dipakai adalah metode interview, observasi dan dokumentasi data yang diperoleh dianalisis secara teliti. Hasil penelitian tentang persepsi PKL terhadap Satpol PP adalah bahwa ada persepsi yang berbeda-beda dan pendapat yang berbeda-beda pula antara satu subjek dengan subjek yang lainnya. PKL memandang bahwa para satpol PP memberikan persepsi yang tidak baik akibat dari proses penertiban yang dilakukannya, bahkan sampai saat ini masih merasakan kejengkelan- kejengkelan yang terbentuk karena dari aspek kognitif, konatif, dan afektifnya di pengaruhi oleh pengalaman yang buruk akibat penertiban yang memiliki kesan kurang menyenangkan dan selalu menggunakan kekerasan. Kekerasan semacam ini yang menjadikan para PKL memiliki persepsi yang buruk terhadap satpol PP. Dan hal semacam ini akan terus diingat oleh para subjek meskipun sistematika dalam penertiban telah dirubah dari sistem yang menggunakan kekerasan diubah ke sistem yang lebih baik yaitu tanpa menggunakan kekerasan.PKL akan merasa senang jika mereka tidak diperlakukan semena-mena oleh satpol PP ketika penertiban berlangsung. Hal ini bisa terwujud jika antara pemerintah dan pedagang ada komunikasi yang baik, jelas dan ada ketegasa