KEPEMIMPINAN MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN HASIL PERKAWINAN NGAKKEN (Studi Kasus Desa Tanjung Ratu Kec Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan, kepemimpinan juga dimaknai sebagai entitas yang mengarahkan kerja para anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. kepemimpinan yang baik diyakini mampu mengikat, mengharmonisasi, serta mendorong potensi sumber daya organisasi agar dapat bersaing secara baik.kepemimpinan atau Kepunyimbangan pada masyarakat adat Lampung Pepadun pada umumnya menggunakan System Patrilineal yaitu kedudukan pemimpin adatnya diturunkan kepada anak laki-laki pertama akan tetapi bila pemimpin adat tidak memiliki anak laki-laki maka solusinya adalah dengan perkawinan Ngakken yaitu mantu atau suami dari anak perempuan Punyimbang lah yang dijadikan penerus kepemimpinan adat. Studi ini bermaksud untuk menjawab permasalahan : 1.Bagaimanakah tata cara pelaksanaan perkawinan Ngakken pada masyarakat adat Lampung Pepadun dan bagaimana pengaruhnya terhadap kepemimpinan mereka ?. 2. Bagaimanakah kepemimpinan masyarakat adat Lampung Pepadun hasil perkawinan ngakken didesa Tanjung Ratu kecamatan Way Pengubuan kabupaten Lampung Tengah ? Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya,penelitian ini bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Interview sebagai metode utama, metode pelengkapnya adalah dokumentasi, Analisa data menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan masyarakat adat tidak sepenuhnya berjalan baik, hal ini disebabkan pemahaman bahasa sebagai alat komunikasi dan pemahaman budaya adat setempat sehingga tanggung jawab dan wewenangnya sebagai pemimpin adat atau Punyimbang banyak atau sering didelegasikan pada perwatin adat oleh sebab itu perlu adanya kepercayaan dari seluruh anggota Perwatin untuk memberikan kesempatan kepada pemimpin hasil perkawinan Ngakken dalam mengambil tindakannya sendiri sehingga tidak semua keputusan harus melalui rapat Perwati