PENYELESAIAN SENGKETA TANAH YANG TERLETAK DI PERBATASAN DESA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus Di Desa Bandar Sakti Lampung Tengah)

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang mendasar. Secara langsung maupun tidak langsung Manusia selalu berhubungan dengan tanah bahkan disetiap aktivitasnya, selain itu tanah juga mempunyai peranan yang sangat besar dalam dinamika pembangunaan di suatu negara. UUD 1945 pasal 33 ayat 3 menyebutkan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Akan tetapi tidak sedikit masyarakat memiliki permasalahan yang berkaitan dengan tanah terutama dalam hal kepemilikan, seperti halnya sengketa kepemilikan tanah perbatasan yang terjadi di desa Bandar Sakti kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di latar belakang, rumusan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Lampung Tengah dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Lampung Tengah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Lampung Tengah dan menganalisa pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap penyelesaian sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa Bandar Sakti Lampung Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field researh) yang bersifat deskriftif komparatif yaitu penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara kelompok dari suatu variabel tertentu. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan interview. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yang menggunakan pola berfikir deduktif, induktif, dan komparatif. Hasil penelitian ini adalah 1) Upaya penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dilakukan dengan jalan musyawarah atau perdamaian, dengan meghadirkan pihak berwenang sebagai penengah dan juga menunjukan bukti konkrit atas kepemilikan tanah tersebut yaitu berupa sertifikat kepemilikan tanah. 2) Secara umum penyelesaian persengketaan tanah yang terletak di perbatasan desa yaitu dengan perdamaian. Dengan menghadirkan para pihak yang bersengketa dan juga para pihak yang berwenang, persengketaan ini diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Hal tersebut telah sesuai dengan hukum Islam yang memberikan alternatif atau cara penyelesaiaan sengketa yaitu dengan cara perdamian atau musyawarah. 3) Penyelesaiaan sengketa tanah yang terletak di perbatasan desa yang dilakukan para pihak dengan jalan musyawarah atau perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dengan syarat dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah yaitu berupa sertifikata kepemilikan tanah