Dalam rangka implementasi kebijakan keterbukaan informasi public (UU Nomor 14 tahun 2008), Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID) dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, masyarakat tidak puas atas pelayanan informasi yang diberikan, hal ini terlihat dari tingginya sengketa informasi publik di Jawa Barat.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui factor-faktor lemahnya implementasi kebijakan tersebut.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif eksplanatif. Dari hasil penelitian diperoleh temuanmengenai faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan KIP tidak berjalan efektif,yaitu : (1) struktur organisasi dan...
Freedom of getting information is also one of democracy state’s features since it is expected to sti...
Tahun 2010 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulaiberlaku. UU ter...
Badan Publik di Indonesia memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ama...
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sala...
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan I...
Adanya Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara tidak langsung ...
Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada si...
Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada si...
This study examines the implementation of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness ...
This research discusses about law No. 14 year 2008, the openness of public information implemented b...
Artikel ini menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publ...
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari...
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyel...
Penelitian ini dilatar belakangi tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkal...
Pemahaman dan Makna Keterbukaan Informasi Publik (Studi Fenomenologi tentang Pemahaman dan Makna Ket...
Freedom of getting information is also one of democracy state’s features since it is expected to sti...
Tahun 2010 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulaiberlaku. UU ter...
Badan Publik di Indonesia memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ama...
Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sala...
Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan I...
Adanya Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) secara tidak langsung ...
Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada si...
Tingkat kebutuhan informasi akan meningkat jika informasi memberikan sesuatu yang bermanfaat pada si...
This study examines the implementation of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness ...
This research discusses about law No. 14 year 2008, the openness of public information implemented b...
Artikel ini menganalisis implementasi Undang-undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publ...
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bagian dari...
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyel...
Penelitian ini dilatar belakangi tentang informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkal...
Pemahaman dan Makna Keterbukaan Informasi Publik (Studi Fenomenologi tentang Pemahaman dan Makna Ket...
Freedom of getting information is also one of democracy state’s features since it is expected to sti...
Tahun 2010 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) mulaiberlaku. UU ter...
Badan Publik di Indonesia memiliki kewajiban memberikan pelayanan informasi publik sesuai dengan ama...