IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN REKLAME DI KOTA BANDUNG

Penellitian ini bertujuan untuk menemukan konsep baru tentang implementasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri atas sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empirisnya. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Kendala-kendala dalam implementasi kebijakan ini adalah: 1) Sebagian aparatur implementor kebijakan kurang memahami tujuan kebijakan pengelolaan reklame; 2) Lemahnya mental sumber daya aparatur implementor kebijakan; 3) SKPD yang menjadi implementor kebijakan belum secara menyeluruh didukung dengan sumber daya teknologi yang memadai; 4) Kurang terjalinnya komunikasi dengan baik antara pihak Pemerintah Kota Bandung dengan para implementor kebijakan, antar SKPD implementor kebijakan, Pemerintah Kota Bandung dengan para pemasang reklame, dan Pemerintah Kota Bandung dengan masyarakat yang berada pada ruas jalan yang bebas reklame; 5) Adanya tekanan politis dari pihak-pihak tertentu terhadap implementor kebijakan; 6) Pemerintah Kota Bandung tidak konsisten dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan reklame. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan reklame di Kota Bandung secara empirik belum memberikan dampak yang signifikan terhadap penataan estetika kota. Disposisi/sikap pelaksana, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi ekonomi, sosial, dan politik; aktivitas komunikasi antar organisasi pelaksana; standar dan tujuan kebijakan; dan sumber daya; belum memberikan kontribusi yang berarti terhadap keberhasilan kebijakan. Hal yang paling dominan dalam implementasi kebijakan ini adalah konsistensi sikap implementor dari tingkat pimpinan puncak sampai pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan. Dengan adanya konsistensi sikap implementor sejak proses perencanaan sampai dengan proses pengawasan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan