KAJIAN KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDA ACEHRNMENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFISRN(STUDI KASUS KECAMATAN BAITURRAHMANRNDAN KECAMATAN KUTA ALAM)

KAJIAN KETERSEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA BANDAACEH MENGGUNAKAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS(Studi Kasus Kecamatan Baiturrahman Dan Kecamatan Kuta Alam)Oleh :BadreviNIM : 0909200060110Komisi Pembimbing1. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA, Ph.D2. Ir. Sugianto, M.Sc, Ph.DABSTRAKPerubahan penggunaan lahan kota dari kawasan bervegetasi menjadi kawasanterbangun mengakibatkan ketidakseimbangan ekologi kota, seperti menurunnyaluas dan jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH). Dari hasil studi awal yangdilakukan di Kecamatan Baiturrahman dan Kuta Alam Kota Banda Aceh melaluiobservasi diperoleh ketidakseimbangan antara ketersediaan luas RTH yang adadengan dengan areal terbangun, luas area terbuka hijau sangat kecil dibandingandengan standar RTH yang telah diatur dalam Undang-undang No. 26 Tahun 2007tentang Penataan Ruang. RTH yang ada sebagian besar telah dikonversi menjadiinfrastruktur perkotaan dan kawasan pemukiman baru. Tujuan penelitian iniadalah untuk mengetahui dan menidentifikasi luas, kondisi dan faktor-faktor yangmempengaruhi ketersediaan RTH menggunakan SIG. Metode penelitianmenggunakan metode deskriptif untuk mengidentifikasi untuk membuatgambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat danhubungan antara fenomena yang diselidiki dengan menggunakan data primerdengan mengamati secara langsung kondisi RTH melalui ditransformasikan dalambentuk gambar (peta), laporan foto dan tabulasi data. Hasil analisis menggunakanSoftware SIG (Arc-GIS version 9.3) kondisi RTH Kecamatan Baiturrahmansebesai 760.677 m2dibandingkan dengan luas kecamatan sebesar 4.539.000 m2atau luas RTH eksisting sebesar 16 % dari luas kecamatan, sedangkan KecamatanKuta Alam dengan luas 10.047.000 m2mempunyai luas RTH 815.779 m2dankondisi eksisting RTH di Kecamatan ini hanya 8 % yang tersedia, sehingga keduakecamatan ini perlu penambahan kembali luasan RTH hingga mencapai 30 %baik publik (20 %) dan privat (10 %) sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 26Tahun 2007. Peranan pemerintah dalam pembangunan dan penyediaan RTHdilaksanakan dengan empat konsep yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasandan kebijakan. Selain itu pembangunan RTH juga harus dirumuskan bersamastakeholders terkait seperti pemerintah, swasta, masyarakat, lembaga swadayamasyarakat, akademisi, serta DPRK yaitu payung hukum, mekanisme perijinan,serta penegakan hukum.Kata Kunci : Ruang Terbuka Hijau, Ketersediaan Lahan, Penataan Ruang, SI