Kebijakan kawasan tanpa rokok hubungannya dengan status merokok pada laki-laki di Indonesia: analisis lanjut survei indikator kesehatan Indonesia (Sirkesnas) 2016

Smoke-free area policy and smoking status in men in Indonesia: further analysis of the 2016 Indonesia health indicators survey (Sirkesnas)Purpose: This study was conducted to analyze the Smoke-Free Area (SFA) policy, whether there is a relationship between smoking room restrictions and the smoking status of men in Indonesia. Method: A cross-sectional study design using 2016 National Health Indicator Survey (Sirkesnas) was used to assess the relationship between SFA policy, marital status, age, education level, type of work and residence (rural/urban) and smoking status of male population in Indonesia is ≥10 years old. The analysis uses quadratic analysis to assess the relationship between smoking status and non-smoking area policy, and logistic regression analysis to find out the variables that together influence the smoking status of men in Indonesia. This study did not analyze the implementation of policies in the district/city. Results: There is a relationship between SFA policy (OR: 1.11; 95% CI: 1.06-1.16), marital status (OR: 5.21; 95% CI: 4.95-5.49), age (OR: 11.80; 95% CI 11.02-12.63), education level (OR: 1.96; 95% CI: 1.79-2.15), type of work (OR: 8.94; 95% CI: 8.39-9.53), and residence (OR: 1.14; 95% CI: 1.09-1.20) with smoking status in men in Indonesia. The variables which mostly influence men's smoking status in Indonesia were SFA policy, marital status, age, education level, and type of work. Conclusion: SFA policies in districts/cities in Indonesia were related to smoking status in men in Indonesia. All regencies/cities must have an SFA policy and implement it, as a comprehensive tobacco control effort in Indonesia. The implementation of SFA policies in districts/cities needs to be increased so that the effects of suppressing smoking prevalence can be seen.Latar belakang: Salah satu tujuan penetapan KTR adalah menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Prevalensi perokok setiap hari pada laki-laki di Indonesia tahun 2013 mencapai 64,9%, jauh lebih tinggi dibanding dengan perempuan (2,1%). Pelaksanaan program pengendalian tembakau yang komprehensif dapat mengurangi prevalensi merokok, kematian dan biaya perawatan kesehatan. Kebijakan KTR sebagai salah satu bagian dari pengendalian dampak konsumsi tembakau belum dilakukan evaluasi secara nasional. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kebijakan KTR, apakah ada hubungannya antara pembatasan ruang merokok terhadap status merokok pada laki-laki di Indonesia.Metode: Penelitian dengan desain potong lintang menggunakan data Survei Indikator Kesehatan Nasional (Sirkesnas) tahun 2016 untuk menilai hubungan kebijakan KTR, status perkawinan, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tempat tinggal (perdesaan/perkotaan) dengan status merokok penduduk laki-laki di Indonesia umur ≥10 tahun. Analisis menggunakan kai kuadrat untuk menilai hubungan status merokok dengan kebijakan kawasan tanpa rokok, dan analisis regresi logistik untuk mengetahui variabel yang secara bersama-sama mempengaruhi status merokok laki-laki di Indonesia. Penelitian ini tidak menganalisis implementasi kebijakan di kabupaten/kota.Hasil: Ada hubungan antara kebijakan KTR (OR: 1,11; 95% CI: 1,06-1,16), status perkawinan (OR: 5,21; 95% CI: 4,95-5,49), umur (OR: 11,80; 95% CI 11,02-12,63), tingkat pendidikan (OR: 1,96; 95% CI: 1,79-2,15), jenis pekerjaan (OR:8,94; 95% CI: 8,39-9,53), dan tempat tinggal (OR: 1,14; 95% CI: 1,09-1,20) dengan status merokok pada laki-laki di Indonesia. Variabel yang paling mempengaruhi status merokok laki-laki di Indonesia adalah kebijakan KTR, status perkawinan, umur, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan.Kesimpulan: Kebijakan KTR di kabupaten/kota di Indonesia berhubungan dengan status merokok pada laki-laki di Indonesia. Seluruh kabupaten/kota harus memiliki kebijakan KTR dan menerapkannya, sebagai upaya pengendalian tembakau yang komprehensif di Indonesia. Implementasi kebijakan KTR di kabupaten/kota perlu ditingkatkan agar efek dalam menekan prevalensi merokok dapat terlihat.