KEPANJEN: PEKEMBANGAN EKOLOGI KOTA KECAATAN DI KABUPATEN MALANG 1981-2016

KEPANJEN: PEKEMBANGAN EKOLOGI KOTA KECAATAN DI KABUPATEN MALANG 1981-2016 Hamzah alfariz Dra. Yuliati, M.Hum Drs. Marsudi, M.Hum Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang E-mail: hamzah.alfariz@gmail.com Abstrak Kepanjen merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Malang. Pada tahun 2008 Kepanjen secara resmi ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Malang. Perkembangan kota tentunya menimbulkan masalah baru, terutama yang berkaitan dengan perkembangan ekologi kota. Inti dari permasalahan skripsi ini adalah bagaimana perkembangan ekologi Kota Kepanjen sebelum dan sesudah ditetapkannya sebagai ibukota Kabupaten Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode ini memiliki lima tahapan, yaitu pemilihan topik, heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kesimpulan dari tulisan ini adalah perkembangan ekologi kota Kepanjen merupakan hasil dari sejarah masa lampau dan melalui proses yang panjang. Perkembangan ekologi kota Kepanjen dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan daya dukung lingkungan. faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh hubungan antara keadaan lingkungan terhadap manusia. Kata Kunci: Kepanjen, Ekologi, Kota Kota merupakan agen modernisasi karena sebagai pusat perkembangan dalam segala aspek mulai dari ekonomi, sosial, politik, budaya, dan pendidikan. Menurut Pontoh & Kustiawan (2008: 4) Kota merupakan tempat dengan konsentrasi penduduk lebih padat dari wilayah sekitarnya, karena pemusatan kegiatan fungsional yang berkaitan dengan kegiatan penduduknya. Dalam perkembangannya, kota bukan hanya kawasan kota-kota besar saja, namun kawasan kecil yang padat penduduk, pusat kegiatan diberbagai bidang, menjadi pusat pemerintahan, dan terdapat infrastruktur yang memadai juga bisa dianggap sebagai awal terbentuknya kota. Salah satu kota yang memiliki karakteristik tersebut yaitu Kota Kepanjen sebagai fokus penelitian. Kepanjen merupakan daerah yang sudah ada sejak zaman kerajaan Singhasari, meskipun pada masa lampau namanya belum Kepanjen. Menurut serat Pararaton daerah yang sekarang disebut Kepanjen telah dikuasai oleh Kerajaan Singhasari sejak zaman Ken Angrok. Singhasari telah berhasil melebarkan kekuasaannya diseluruh daerah sebelah timur Gunung Kawi (Padma Puspita 1996:21-22, 62-63). Kepanjen merupakan sebuah Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.Kecamatan ini berada di sebelah selatan Kota Malang.Wilayah Kecamatan Kepanjen terdiri dari 4 kelurahan dan 14 desa. Penetapan Kepanjen menjadi Ibukota Kabupaten didasari oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2008 tentang persetujuan pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang ke Kecamatan Kepanjen merupakan awal berdirinya Ibu Kota baru, sehingga menjadi Kota Kecamatan Kepanjen. Proses perpindahan tersebut dapat mempengaruhi fungsi, terjadi perubahan dan penetapan penggunaan lahan seiring dengan adanya perpindahan.Rencana perpindahan dibutuhkan adanya infrasktruktur pendukung, misalnya jalan, rumah sakit, sarana olaharaga, stasiun, pasar, dan Kantor Pelayanan Terpadu. METODE Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Menurut Kuntowijoyo (2005: 89) penelitian sejarah mempunyai lima tahapan, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pemilihan topik menjadi tahapan pertama dalam metode sejarah yang terdiri atas kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional dalam penelitian ini dikarenakan peneliti adalah warga Kabupaten Malang yang setiap mengurus data-data kependudukan harus ke Kepanjen. Peneliti juga merasa kurang adanya penelitian yang mengangkat tema ekologi kota, khususnya di wilayah Malang. Kedekatan intelektual dalam penelitian ini adalah peneliti ingin mengeksplor kembali mengenai keberadaan Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang dalam aspek ekologis. Mengkaji kesiapan masyarakat kepanjen dalam menerima status baru sebagai masyarakat kota. Tahapan kedua yaitu heuristik (pengumpulan sumber) yang terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Terkait dalam penelitian ini yaitu PP No 18 Tahun 2008 Tentang “Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang”, Perda Propinsi Jawa Timur No. 20 Tahun 1981, Perda Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2010, dan Perda Kabupaten Malang No. 5 Tahun 2014. Selain sumber primer, peneliti juga menggunakan sumber sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan perkembangan kota dan sejarah desa-desa di wilayah Malang. Tahapan ketiga yaitu verivikasi (kritik sumber) yang terdiri dari kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal dicontohkan ketika melakukan kritik terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, penulis melihat kertas yang digunakan, cara penulisan, dan juga lembaga yang menyimpan dokumen tersebut. Kritik internal dicontohkan ketika peneliti memberi kritik terhadap “proses penetapan Kepanjen Ditetapkan Sebagai Ibukota Kabupaten Malang”, keterangan tersebut menyebutkan bahwa Kepanjen ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Malang pada tahun 2008. Letak geografisnya berpatasan dengan wilayah Kota Malang. Keterangan tersebut sama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang “Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014-2034”. Tahap keempat yaitu interpretasi, yang terdiri dari analisis dan sintesis. Dalam tahap interpretasi, sejarawan dituntut kecermatan dan sikap objektivitasnya.Terutama dalam hal interpretasi subjektif terhadap fakta sejarah.Dalam interpretasi, seorang se¬jarawan tidak perlu terkungkung oleh batas-batas kerja bidang sejarah semata, sebab sebenarnya kerja sejarah melingkupi se-gala aspek kehidupan manusia. Tahap kelima yaitu historiografi (penulisan sejarah). Terkait historiografi dalam penulisan ini, peneliti memfokuskan pada perkembangan ekologi Kota Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. HASIL DAN PEMBAHASAN Kepanjen merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kepanjen memiliki luas wilayah sekitar 46,25 km2, yang terletak antara 112,5496-112,6065 Bujur Timur dan 8,1707-8,0958 Lintang Selatan. Kepanjen terletak 20 Km sebelah selatan Kota Malang (Kecamatan Kepanjen Dalam Angka, 2008: 1). Sejak 2008, Kepanjen merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Bersama dengan Lawang dan Singosari, Kepanjen dikenal sebagai kota satelit penyangga utama Kota Malang, yang termasuk dalam kawasan Malang Raya. Batas administratif kota Kepanjen adalah sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Pakisaji, sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Bululawang dan Gondanglegi. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Pagak dan Pagelaran, dan sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Ngajum, Kromengan, dan Sumberpucung. Kepanjen memiliki iklim tropis, oleh karena itu Kepanjen memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kepanjen merupakan Kota tua yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Singhasari, meskipun pada masa itu belum bernama Kepanjen. menurut serat pararaton, Singhasari telah berhasil memperluas kekuasaannya diseluruh daerah sebelah timur Kawi (Padmapuspita, 1996: 21-22). Kawi yang dimaksud adalah Gunung Kawi yang terletak di sebelah barat Kepanjen. di timur Gunung Kawi berdiri Kerajaan Hindu-Budha yaitu Kerajaan Sengguruh. Nama Sengguruh, sekarang merupakan salah satu nama Desa yang ada di wilayah Kecamatan Kepanjen, dan dilintasi oleh aliran sungai Brantas. Kerajaan Sengguruh merupakan kerajaan yang tangguh, karena menurut legenda lokal kerajaan Hindu ini dikisahkan pernah menduduki Giri hingga beberapa lama. Jatuhnya kekuatan Sengguruh ke tangan Demak adalah yang paling belakangan jika dibanding dengan penguasa-penguasa daerah di pedalaman Jawa Timur lainnya ( Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang, 2013. 43-44). Sengguruh baru bisa ditaklukkan pada tahun 1545 setelah Demak berhasil menguasai Pasuruan (Gamda) tahun 1435, Blitar tahun 1542, dan Mamenang (nama kuno untuk Kerajaan Kadiri) tahun 1544 (Graff & Pigeaud, 1986: 65-66). Kata Kepanjen berasal dari kata “kepanjian” yang memiliki kata dasar panji. Kata panji memiliki beberapa arti seperti bendera perang, tempat berlatihnya para prajurit, atau penamaan daerah menggunakan nama panji karena panji yang simaksud adalah nama seseorang. Menurut legenda lokal ekspansi kekuasaan Mataram terjadi pada era kekuasaan Adipati Ronggo Tohjiiwo. Kala itu Ronggo Tohjiwo menolak untuk tunduk terhadap Mataram. Dalam pertempuran tersebut Gugur Panji Pulungjiwo yaitu, panglima perang Kadipaten Malang dan adik dari Adipati Ronggo Tohjiwo ( Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Malang, 2013: 45-47). Pada masa kolonial, wilayah kepanjen termasuk dalam Karesidenan Pasuruan, Kabupaten Malang, Distrik Sengguruh, Onderdistrik Kepanjen. wilayah Malang merupakan wilayah yang subur, oleh karena itu Pemerintah Kolonial Belanda membuka lahan tebu dan beberapa pabrik gula yang terletak di Malang bagian selatan. Terdapat empat pabrik gula yang beroperasi di wilayah Kabupaten Malang sejak tahun 1870, yaitu pabrik gula Kebonagung, Krebet, Sempal Wadak, dan Panggung Rejo. Keempat pabrik gula tersebut terdapat di Distrik Gondanglegi dan Distrik Sengguruh (Hudiyanto 2011: 42 - 45). Salah satu tempat yang dipilih oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk membangun pabrik gula adalah panggungrejo. Saat ini Panggungrejo merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Pabrik gula Panggungrejo sudah tidak berfungsi lagi dan kini bekas bangunannya sudah menjadi asramama Militer Yonzipur 5/ABW – DAM V Brawijaya. Penduduk Kecamatan Kepanjen merupakan penduduk yang heterogen. Tidak hanya penduduk dari suku Jawa saja, tetapi juga penduduk dari suku Madura, penduduk keturunan Arab, dan keturunan Tionghoa. Orang-orang dari golongan Tionhoa memiliki peran yang penting dalam perkembangan Kepanjen. Khususnya dalam bidang perdagangan. Orang dari keturunan Tionghoa kebanyakan bermukim di daerah dekat pusat perdagangan. Kebanyakan membangun rumah sekaligus toko di dekat pasar atau tempat yang cukup ramai, yang sering dilalui orang. Perkembangan penduduk Kota Kepanjen dalam kurun waktu 1976 hingga 1981 mengalami kenaikan sebesar 2% per tahunnya (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 1981: 23-24). Jika dilihat dari presentase tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Kepanjen relatif tinggi. Kepanjen mempunyai keragaman penduduk. Penduduk Kepanjen merupakan masyarakat multi etnis. Tidak hanya orang Jawa dan Madura saja, tetapi juga dari kalangan tionghoa, dan Arab. Berdasarkan data statistik tahun 1981-1990 sekitar 98% penduduk dari Kota Kepanjen adalah beragama Islam. Kedua, agama Hindu dengan prosentase sebesar 0,9%. Ketiga, pemeluk agama Kristen dengan jumlah prosentase sebesar 0,8%. Keempat, agama Katholik sebesar 0,5%. Urutan kelima yaitu pemeluk agama Budha sebesar 0,1% (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 1981,1991: 61). Penduduk Kepanjen masih banyak yang hanya menempuh pendidikan sampai SD saja. Rata-rata prosentase penduduk yang lulusan SD sebesar 82%. Penduduk yang lulusan SMP sebesar 11%. Terakhir penduduk yang lulusan SMA adalah yang paling sedikit dari keseluruhan, yaitu sebesar 7%. Hal itu menunjukkan bahwa penduduk dari Kecamatan Kepanjen pada tahun 1981 masih kurang peduli dengan pendidikan. Pendidikan dari penduduk kepanjen juga mempengaruhi mata pencaharian dari masyarakat Kepanjen. mayoritas mata pencaharian dari masyarakat kepanjen adalah sebagai petani da buruh tani. Sebagian kecil juga bermata pencaharian sebagai pegawai, baik negeri maupun swasta (Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, 1981 : 70). Perkembangan Ekologi Kepanjen Sebagai Ibukota Kabupaten Malang Kepanjen Sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Malang Setiap wilayah, baik wilayah administrasi maupun wilayah perekonomian mempunyai kota besar, sedang dan kecil sebagai pusat kegiatannya. Wilayah administrasi seperti propinsi, kabupaten dan kecamatan masing-masing memiliki ibukota sebagai pusat yang merupakan kota terbesar yang terdapat dalam lingkungan daerahnya. Kepanjen merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Malang yang ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten. Struktur pemerintahannya masih di bawah pemerintahan Kabupaten Malang. Sehingga kota Kepanjen tidak benar-benar sebagai kota yang otonom. Kota sebagai area menempatkan kota dalam wujud struktural dan pola pemanfaatan ruangnya secara internal. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah unsur-unsur pembentuk struktur tata ruang kota atau kawasan perkotaan yang terdiri dari pusat kegiatan atau pelayanan, kawasan fungsional perkotaan, dan jaringan jalan (Pontoh, 2008: 225). Hal ini karena struktur dan pola pemanfaatan ruang kota merupakan suatu produk sekaligus proses dari perkembangan kota yang berlangsung lama, baik direncanakan maupun tidak. Sebaagai pusat pemerintahan Kabupaten Malang, Kepanjen harus memenuhi kriteria-kriteria yang menentukan bahwa Kepanjen adalah kota administratif di Kabupaten Malang. Kriteria tersebut yaitu jumlah penduduk, menurut senus penduduk tahun 2000 jumlah penduduk kepanjen mencapai 93.391 jiwa (Kecamatan Kepanjen Dalam Angka 2001). Faktor ini penting mengingat kota pada dasarnya merupakan tempat konsentrasi penduduk. Mata pencaharian penduduk di sektor non agraris (perdagangan, industri, dan sebagainya). Luas daerah terbangun, seperti adanya gedung perkantoran pemerintah, hotel,dan pasar. Adanya fasilitas publik seperti misalnya listrik, sarana air bersih, kantor pos, telepon, sarana hiburan, dan taman/hutan kota. Kriteria tersebut sudah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 teantang Rencana Tata Ruag Wilayah Kabupaten Malang. Penetapan Kota Kecamatan Kepanjen Pembangunan daerah selalu berupaya unntuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Cara untuk memudahkan dalam pembangunan yaitu dengan menerapkan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah. Otonomi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Kolonial Belanda. Ditetapkannya UU Desentralisasi (Desentralitatiewet) pada tahun 1903. Undang-undang tersebut akan memberikan hak otonomi pda wilayah Keresidenan, Kabupaten (Afdeeling) dan Kota Praja (Gemeente) (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang, 2013: 52). Penetapan Kepanjen menjadi Ibukota Kabupaten didasari oleh keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa pembentukan kota yang cakupan wilayahnya merupakan ibukota kabupaten, maka ibukota kabupaten tersebut harus dipindahkan ke lokasi lain secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak dibentuknya kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut maka pada tanggal 7 Januari 2007 Bupati Malang mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang. Surat tersebut berisi tentang rencana usulan penetapan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Pada bulan maret DPRD Kabupaten Malang melakukan rapat mengenai proses penetapan Kecamatan Kepanjen sebagai ibukota Kabupaten. Hasil dari rapat tersebut yaitu Kepanjen dijadikan sebagai ibukota Kabupaten Malang berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Malang kepada Bupati Malang saat itu bapak Sujud Pribadi. Menindak lanjuti surat persetujuan dari DPRD Kabupaten Malang, Bupati malang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 166 tentang Penetapan Kepanjen Sebagai Ibukota Kabupaten Malang yang ditetapkan pada tanggal 6 september 2007. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek yang penting untuk menggerakkan roda perekonomian dan kegiatan sosial suatu daerah. Infrastruktur memiliki posisi yang amat penting bagi keberlangsungan kegiatan penduduk suatu wilayah. Beberapa infrastruktur yang menunjang perkembangan Kota Kepanjen baik infrastruktur pemerintahan maupun publik. Beberapa infrastruktur tersebut antara lain fasilitas jalan, kesehatan, pendidikan, pemerintahan, tempat peribadatan, pusat perbelanjaan, dan beberapa infrastruktur lainnya. Sektor utama yang mempengaruhi perkembangan kota yaitu adanya jalan raya. Untuk meningkatkan dan medukung aktifitas perekonomian dan kegiatan sosial, maka peranan jalan sebagai urat nadi perekonomian sangatlah penting guna menunjang kegiatan tersebut. Menurut Sadyohuotomo (2008: 155-156), berdasarkan sistem jaringan yang dibentuk maka jalan umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu jaringan jalan primer, sistem jaringan jalan yang menghubungkan antarpusat-pusat kegiatan atau antarkota. Jaringan jalan sekunder sebagai sistem jaringan jalan di dalam kota dan di dalam permukiman perdesaan. Dengan adanya pemindahan ibukota Kabupaten ke wilayah Kecamatan Kepanjen maka akan mempengaruhi fungsi dari kota Kepanjen. selain itu akan terjadi perubahan dan penetapan tata guna lahan seiring dengan adanya perpindahan tersebut. Rencana perpindahan ini membutuhkan kesiapan infrastruktur pendukung, termasuk infrastruktur jalan. Jalan raya di Kepanjen merupakan jalur yang cukup strategis karena dapat menghubungkan beberapa kecamatan, kota, dan kabupaten. Posisi Kepanjen yang strategis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai jalur penghubung antar daerah di Kabupaten Malang bagian selatan dan antar kabupaten atau kota. Dengan adanya jalan sebagai fasilitas utama, maka kegiatan perekonomian di Kepanjen juga semakin meningkat. Jenis kegiatan masyarakat yang berada di sepanjang jalan utama cenderung untuk kegiatan yang bersifat komersial. Kegiatan tersebut antara lain perdagangan, jasa dan pelayanan umum (pendidikan, perkantoran pemerintah, rumah sakit daerah, kantor polisi, dan sebagainya). Rekapitulasi panjang jalan beserta kondisi struktur jalan adalah sebagai berikut, panjang keseluruhan ruas jalan yang ada di kecamatan Kepanjen adalah 119.491 Km. kondisi struktur jalan tersebut yaitu, 68.890 Km berupa jalan aspal/beton, 46.001 Km jalan makadam, dan 4.600 Km berupa jalan tanah. Pemerintah Kabupaten Malang terus melakukan pembangunan wilayah di kawasan Kota Kepanjen dengan perencanaan jalan lingkar barat, lingkar timur, dan lingkar selatan sebagai prasarana pengembangan wilayah. Pembenahan prasarana transportasi terus ditingkatkan guna mendukung perkembangan Kota Kepanjen. Sarana transportasi tersebut yaitu angkuta umum yang terdiri dari angkutan umum dalam kota (mikrolet), angkutan umum luar kota/Bus, angkutan umum luar kota/kereta api, dan angkutan barang. Guna meningkatkan pelayanan transportasi maka perlu adanya fasilitas berupa terminal dan stasiun kereta api. Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum. Perkotaan Kepanjen memiliki terminal yang melayani angkutan dalam kota maupun angkutan luar kota. Terminal utama Kota Kepanjen yaitu terminal Talangagung yang memiliki luas 47.000 m2 Terletak Di Jalan Raya Talangagung. Terminal talangagung merupakan pangkalan semua jenis angkutan yang ada di Kota Kepanjen yaitu, angkutan berupa bus, MPU, maupun jasa angkutan lainnya. Stasiun kereta api di Kota kepanjen terletak di Jalan Banurejo Kelurahan Kepanjen, Kabupaten Malang. Stasiun Kepanjen merupakan salah satu stasiun kereta api yang berada di bawah manajemen PT. Kereta Api Indonesia (Persero). Berada di Daerah Operasi (Daop) 8 surabaya yang berada pada ketinggian +335 m diatas permukaan laut. Stasiun Kepanjen merupakan stasiun kelas 1 yang berada di Kabupaten Malang. Stasiun Kepanjen melayani pemberangkatan kereta api semua kelas yaitu, kelas eksekutif, kelas campuran, kelas ekonomi AC plus, kelas ekonomi AC, dan lokal ekonomi AC. Selain fasilitas jalan dan transportasi, perkembangan kota juga dipengaruhi oleh majunya sektor pendidikan. Fasilitas pendidikan di Kepanjen sudah ada sejak zaman Kolonial. Bekas-bekas sekolah tersebut ada yang masih digunakan hingga sekarang, ada juga yang sudah hancur dan berganti dengan bangunan baru. Perkembangan fasilitas pendidikan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Perkembangan sarana belajar mengajar tersebut antara lain perkembangan jumlah SD, SMP, SMA, SMK, dan Sekolah Tinggi. Data statistik di Kepanjen dari tahun 1981 hingga 2005 menunjukkan mulai banyaknya pembangunan sekolah baik negeri maupun swasta. Berikut tabel jumlah sarana pendidikan di Kota Kepanjen. Tabel jumlah fasilitas pendidikan di Kecamatan Kepanjen No. Tahun SD SMP SMA/SMK Sekolah Tinggi SLB 1 1981 53 9 7 2 1991 50 14 10 3 2005 55 17 14 1 1 (Sumber: Kabupaten Malang Dalam Angka 1981, 1991 dan Kecamatan Kepanjen Dalam Angka 2005) Kesehatan juga merupakan salah satu sektor yang dominan selain pendidikan dan daya beli yang berpengaruh terhadap kesejahteaan masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM). Perkembangan fasilitas kesehatan di Kota Kepanjen relatif baik. Kondisi ini dapat dibuktikan dengan adanya fasilitas kesehatan seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan Kabupaten Malang yang berada di Jl. Panji Kota Kepanjen. selain adanya RSUD, fasilitas kesehatan fasilitas kesehatan yang ada di Kota kepanjen yaitu Rumahsakit Bersalin, Poliklinik, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Tempat Praktek Dokter. Adanya fasilitas-fasilitas kesehatan di Kota Kepanjen mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari data jumlah fasilitas