KETERLIBATAN POLITISI PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA MALANG TAHUN 1999-2014

ABSTRAK Akhyar, Muhammad Nurul. 2015. Kiprah Politisi Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Tahun 1999-2014. Skripsi, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, (II) Dra. Yuliati, M.Hum. Kata Kunci: kiprah, politisi perempuan, DPRD Kota Malang. Peningkatan jumlah wakil perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang meningkat sejak era Reformasi. Dimulai pada periode 1999-2004 dengan 4 politisi perempuan yang menjadi anggota DPRD Kota Malang, selanjutnya pada periode 2004-2009 ada 7 politisi perempuan, dan 11 politisi perempuan pada periode 2009-2014. Adanya peningkatan tersebut menarik minat peneliti untuk menggali lebih jauh kiprah politisi perempuan yang berada di DPRD Kota Malang tahun 1999-2014. Selain itu, penelitian ini juga dilandasi semangat untuk mengangkat perempuan dalam sejarah Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yang dikaji yaitu: (1) Bagaimana situasi perpolitikan di Kota Malang tahun 1998-1999; (2) Apa latar belakang perempuan terlibat dalam politik di Kota Malang tahun 1999-2014; (3) Bagaimana kiprah politisi perempuan di DPRD Kota Malang dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode ini meliputi pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber (ekstern & intern), interpretasi, dan historiografi. Penelitian berhasil memperoleh kesimpulan bahwa (1) aksi massa pro Reformasi skala nasional yang menuntut hak-hak ekonomi dan politik rakyat agar dipenuhi oleh pemerintah, berkembang hingga daerah Kota Malang. Kondisi tersebut melahirkan demonstrasi baik dari mahasiswa atau rakyat. Mulai dari ditolaknya Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat 11-13 November 1998 oleh mahasiswa Kota Malang hingga pergantian wali kota Malang yang turut memperpanjang kegaduhan politik Kota Malang waktu itu. Apalagi munculnya partai-partai politik secara nasional ikut mewarnai pembentukan partai-partai politik di Kota Malang; (2) ada beberapa penyebab mengapa perempuan terlibat dalam politik selain karena peraturan perundangan yang mengaturnya. Sebab-sebab tersebut meliputi kebiasaan berorganisasi, memiliki tanggung jawab politik, meningkatkan harkat martabat perempuan, keinginan untuk mengembangkan diri, adanya perintah dari pusat, dan dorongan lingkungan; (3) kiprah politisi perempuan dalam pembuatan kebijakan sebagai pemecah kebekuan komunikasi antar anggota dewan yang mayoritas laki-laki, khususnya antar fraksi. Dalam menyampaikan gagasan, politisi perempuan lebih menekankan pada kebijakan yang berdasar nurani, nilai-nilai moral, keluarga daripada kebijakan yang berdasar pembangunan fisik seperti infrastruktur. Politisi perempuan juga dianggap lebih cermat dan teliti dalam membahas anggaran.