Perjuangan Tokoh Pro-demokrasi Aung San Suu Kyi dalam Mencapai Demokratisasi Myanmar (1988-2010)

ABSTRAK Dhamayanti, Amitha, Mustika. 2014. Perjuangan Tokoh Pro-Demokrasi Aung San Suu Kyi Dalam Mencapai Demokratisasi Myanmar (1988-2010). Skripsi, Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hariyono, M.Pd, (II) Dr. R. Reza Hudiyanto, S. S., M. Hum. Kata Kunci: demokrasi, Aung San Suu Kyi, Myanmar Demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai komponen terpenting dan dijadikan acuan untuk segala praktik kenegaraan. Demokrasi memberikan kesempatan yang luas bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Aung San Suu Kyi merupakan tokoh pro-demokrasi yang selama ini terus berjuang untuk menegakkan proses demokratisasi di Myanmar. Proses pembangunan politik untuk menuju demokrasi sangat sulit terwujud di negara ini, hal tersebut disebabkan karena pihak militer telah menguasai pemerintahan selama berpuluh-puluh tahun dan didalam menjalankan pemerintahannya, cenderung bersifat represif dan otoriter. Kebijakan- kebijakan yang diambil oleh pemerintahan militer mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyat. Dalam memperjuangkan proses demokratisasi di Myanmar, Aung San Suu Kyi mengajarkan perjuangan tanpa kekerasan. Masalah yang hendak dicari jawabnya dalam penelitian ini adalah (1) kondisi sosial masyarakat dan politik di Myanmar pasca kemerdekaan, (2) latar belakang terbentuknya Junta militer, dan (3) perjuangan Aung San Suu Kyi dalam mencapai demokratisasi Myanmar dan nilai edukasinya. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendiskripsikan (1) kondisi sosial masyarakat dan politik di Myanmar pasca kemerdekaan, (2) latar belakang terbentuknya Junta militer dan (3) perjuangan Aung San Suu Kyi dalam mencapai demokratisasi Myanmar dan nilai edukasinya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan sejarah. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh hasil analisis sebagai berikut. Pertama, setelah kemerdekaan, Myanmar langsung berada dibawah pemerintahan sipil dengan menjalankan pemerintah yang demokratis dan menerapkan sistem parlementer. Kedua, kurangnya pengalaman pemerintah yang demokratis dari pihak sipil merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketidakmampuan mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitan dalam pengembangan ekonomi serta dalam mangatasi konflik etnis yang terjadi. Masalah politik, sosial dan ekonomi pasca dekolonisasi yang kompleks dan pemerintahan sipil yang lemah mengakibatkan militer cenderung dominan menentukan kebijakan dalam pemerintahan, sehingga militer melakukan kudeta terhadap pemerintahan sipil. Ketiga, upaya perlawanan Aung San Suu Kyi dalam memperjuangkan demokratisasi Myanmar ditempuh dengan cara tanpa kekerasan melalui jalan kompromi dan mediasi. Aung San Suu Kyi telah menjadi simbol perlawanan damai dalam menghadapi penindasan dan memperjuangkan demokrasi serta hak asasi manusia di Myanmar. Dalam perjuangan yang dilakukan Aung San Suu Kyi terdapat nilai-nilai pendidikan seperti nilai demokrasi, kemanusiaan, keterbukaan, dan sikap toleransi. Dengan demikian peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan khasanah kepustakaan tentang Aung San Suu Kyi dan juga tentang negara Myanmar bagi para pembac