Ketika Desa Menjadi Kota: Perkembangan Kawasan Urban Fringe Kotamadya Blitar 1974-1987

ABSTRAK Novianti, Yanis Tri Hapsari. 2012. Ketika Desa Menjadi Kota: Perkembangan Kawasan Urban Fringe Kotamadya Blitar 1974-1987. Skripsi. Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) ) Dr. H. Abdul Latif Bustami, M.Si, (II) Dr. R. Reza Hudiyanto, M.Hum. Kata kunci: Pemekaran wilayah, Otonomi daerah, Kotamadya Blitar. Kotamadya Blitar terletak di Provinsi Jawa Timur. Kotamadya Blitar hanya terdiri dari satu kecamatan yaitu Kecamatan Sananwetan dengan luas wilayah yang terbatas. Keterbatasan wilayah ini membuat pembangunan fisik Kotamadya Blitar tidak dapat berjalan secara optimal, sehingga sarana pelayanan publik berupa sarana pendidikan dan kesehatan kurang memadai. Tujuan penelitian ini (1) Untuk mendeskripsikan kondisi sosial-fisik Kotamadya Blitar sebelum mengalami pemekaran wilayah 1974-1982. (2) Untuk mendeskripsikan proses pemekaran wilayah Kotamadya Blitar 1982-1987. (3) Untuk mendeskripsikan dampak pemekaran wilayah Kotamadya Blitar terhadap wilayah urban fringe 1982-1987. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yaitu diawali dengan pemilihan topik, heuristik, verifikasi sumber (intern dan ekstern), interpretasi (analisis dan sintesis) dan historiografi. Penggunaan metode ini menjadikan data-data sebagai sumber penelitian adalah data primer berupa wawancara dan data tertulis berupa peraturan pemerintah serta undang-undang. Selain itu, data-data sekunder didapat dari beberapa penelitian terdahulu serta berbagai sumber pustaka yang dianggap relevan untuk dijadikan rujukan dalam penulisan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Alasan pemekaran wilayah Kotamadya Blitar tahun 1982 yaitu karena Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Dimana didalam undang-undang tersebut dijelaskan tentang pembentukan pemerintahan di daerah dimana salah satu syarat tersebut adalah sebuah kotamadya terbentuk oleh minimal tiga kecamatan. (2) Pemekaran wilayah Kotamadya Blitar disahkan dengan Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar. (3) Pemekaran wilayah di Kotamadya Blitar berdampak kepada tenaga kerja dan perindustrian yang terdapat di daerah tersebut. Ini ditunjukkan dengan tingkat perindustrian di Kotamadya Blitar mulai bertumbuh pesat. (4) Pelayanan publik di bidang pendidikan dan kesehatan Kotamadya Blitar setelah mengalami pemekaran wilayah meningkat. Terdapat peningkatan jumlah sarana kesehatan dan pendidikan baik formal maupun informal. Saran penulis yaitu penambahan jumlah gedung sekolah dan rumah sakit baru yang lebih banyak sangat diharapkan, demi terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kotamadya Blitar