Peran Asisten Pribadi Soeharto dalam Perpolitikan Indonesia 1969-1974

ABSTRAK Listari, I.F. 2012. Peran Asisten Pribadi Soeharto dalam Perpolitikan Indonesia 1969-1974. Skripsi. Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Hariyono, M.Pd dan Pembimbing: (II) Drs. Dewa Agung Gede Agung, M. Hum Kata Kunci: Asisten Pribadi, Politik, Soeharto Asisten Pribadi (Aspri) dibentuk oleh Presiden Soeharto pada tahun 1969, dan beranggotakan Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani. Aspri adalah sebuah lembaga yang kedudukannya inkonstitusional, artinya lembaga ini tidak termasuk dalam struktur organisasi kementerian ataupun lembaga pemerintah non-kementerian. Peran Aspri menarik untuk dikaji, karena meskipun tidak mempunyai kekuasaan eksekutif, tetapi Aspri mempunyai kekuasaan yang besar dan berperan dalam proses penentuan kebijakan Orde Baru. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini menyangkut (1) Bagaimana kebijakan politik Orde Baru ? (2) Bagaimana latar belakang pembentukan Aspri ? (3) Bagaimana peran Aspri Soeharto dalam perpolitikan Indonesia 1969-1974 ?. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsikan kebijakan politik Orde Baru. (2) Mendeskripsikan latar belakang pembentukan Aspri. (3) Mendeskripsikan peran Aspri Soeharto dalam perpolitikan Indonesia 1969-1974. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah tersebut adalah metode penelitian historis. Pada dasarnya penulisan sejarah mempunyai lima tahap, yaitu (1) pemilihan topik, (2) heuristik atau pengumpulan sumber, (3) kritik atau verifikasi (kritik ekstern dan kritik intren), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, dan (5) historiografi atau penulisan sejarah. Hasil dari penelitian ini adalah (1) kebijakan politik Orde Baru ditempuh melalui empat tahapan, yaitu “Penghancuran” PKI, konsolidasi pemerintahan dan pemurnian Pancasila dan UUD 1945, menghapus dualisme dalam kepemimpinan sosial, mengembalikan kestabilan politik dan merencanakan pembangunan”. (2) Latar belakang pembentukan Aspri, karena berbagai masalah yang dihadapi pemerintah Orde Baru pada masa awal pemerintahannya, seperti adanya ekstrem kanan, ekstrem kiri, dan golongan radikal serta adanya krisis ekonomi. Mengatasi masalah tersebut, Presiden Soeharto membentuk Staf Pribadi (Spri). Pada perkembangannya, Spri dibubarkan karena menuai banyak kritik dari masyarakat dan pers, sebagai gantinya dibentuklah Aspri. Anggota Aspri terdiri dari Ali Moertopo yang bertugas mengurusi masalah politik sedangkan Soedjono Hoemardhani mengurusi masalah ekonomi. (3) Peranan Aspri adalah melakukan proses rekayasa politik untuk menguatkan legitimasi Orde Baru, khususnya memenangkan Golkar pada Pemilu 1971. Kekuasaan yang dimiliki oleh Aspri semakin besar dan menimbulkan kritik dari berbagai pihak, terutama dari Pangkopkamtib Soemitro. Pada perkembangannya, muncul isu rivalitas antara Ali Moertopo dan Soemitro. Rivalitas tersebut, mencapai puncaknya saat terjadi peristiwa 15 Januari 1974 (Malari). Peristiwa Malari, berakibat pada dibubarkannya Aspri dan jabatan Pangkopkamtib yang dipegang oleh Soemitro kembali dipegang oleh Presiden Soeharto. Aspri memang dibubarkan, tetapi Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardhani masih berperan dalam pemerintahan Orde baru. Ali Moertopo masih menjabat sebagai Wakil Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin), sedangkan Soedjono Hoemardhani menjadi anggota Dewan Stabilisasi Ekonomi dan tetap aktif dalam menjalin hubungan Indonesia-Jepang.