Perkebunan Karet di Lampung 1892-1930 (Kajian Sosial dan Ekonomi)

Penulis mengangkat skripsi mengenai sejarah perkebunan karet di Lampung dikarenakan terdapat perkebunan karet tertua di Lampung yaitu perkebunan karet Way Lima. Selain itu, dengan adanya perkebunan tersebut diadakan kolonisasi pertama ke Lampung. Alasan lainnya ketika di lapangan penulis mendapatkan brosur berisi sejarah perkebunan karet disana banyak membahas pasca proses nasionalisasi tahun 1957, sedangkan sejarah sebelumnya seakan hilang. Kajian skripsi ini membahas tiga permasalahan yaitu: (1) Apa latar belakang munculnya perkebunan karet di Lampung tahun 1892, (2) Bagaimana perkembangan perkebunan karet di Lampung tahun 1892-1930, (3) Bagaimana dampak sosial dan ekonomi perkebunan karet di Lampung antara tahun1892-1930. Penulisan ini bertujuan: (1) mendeskripsikan latar belakang munculnya perkebunan karet di Lampung tahun 1892, (2) mendeskripsikan perkembangan perkebunan karet di Lampung tahun 1892-1930, (3) mendeskripsikan pengaruh sosial dan ekonomi perkebunan karet di Lampung antara tahun1892-1930.Penelitian merupakan penelitian historis yang meliputi proses pencarian data (heuristik), kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Penelitian ini menggunakan lingkup spasial perkebunan karet di Lampung dan lingkup temporal antara tahun 1892-1930. Data-data yang digunakan dalam penelitian berupa arsip-arsip kolonial mengenai perkebunan karet, arsip-arsip mengenai Lampung. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan mantan kepala Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Lampung Selatan yang merupakan keturunan kolonisasi perintis di Lampung dan Bapak Rohim yang perneh bekerja di perkebunan Way Berulu . Desa Bagelen adalah desa kolonisasi pertama dari Jawa ke Lampung tahun 1905. Peneliti juga menggunakan buku-buku dan majalah untuk melengkapi data primer yang berupa arsip tersebut.Hasil penelitian ini merekonstruksi tentang (1) faktor yang melatar belakangi munculnya perkebunan karet di Lampung tahun 1892 yaitu dari faktor sumber daya alam, faktor ekonomi, faktor politik, letak geografis, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta ketersediaan sumber daya manusia. Semua faktor tersebut saling terkait antara satu dengan lainnya, misalkan saja dengan kondisi alam yang subur, Lampung merupakan salah satu daerah yang dimanfaatkan untuk menanamkan modal sebagai akibat pemberlakuan Undang-undang Agraria tahun 1870. Kebijakan ekonomi politik itu merupakan produk golongan liberal dengan kemenangan mereka di Parlemen Belanda. (2) Perkembangan perkebunan karet di Lampung, untuk pertama kali dibuka di Way Lima 8 Oktober 1892. Perkebunan di Lampung semakin berkembang, sehingga membutuhkan buruh yang banyak, maka didatangkan buruh dari Jawa melalui upaya kolonisasi yang merupakan salah satu pelaksanaan Politik Etis (emigrasi) dan melalui agen-agen penyalur buruh dari Jawa. (3) Keberadaan perkebunan tersebut menimbulkan dampak khususnya di bidang sosial dan ekonomi yang masih bisa dilihat dan dirasakan hingga sekarang. Dampak sosial akibat perkebunan karet tersebut antara lain: adanya kolonisasi yang menimbulkan daerah enclaves dengan banyaknya desa-desa Jawa yang terpisah dengan penduduk lokal. Selain itu, terjadi peningkatan jumlah penduduk dan stratifikasi sosial di perkebunan berdasarkan jabatan dan warna kulit. Sedangkan dampak ekonomi yang ditimbulkan yakni pembukaan Lampongshe Bank atau Bank Kredit Lampung, munculnya agen-agen tenaga kerja untuk mendatangkan buruh-buruh dari Jawa. Adapun dampak yang masih dapat dirasakan hingga saat ini adanya pembangunan sarana transportasi kereta api, jalan raya, dan penyeberangan laut menuju dan dari Jawa.Berdasarkan hasil penelitian disarankan (1) diadakan penelitian lanjutan dikarenakan ketika penelitian sumber mengenai perkebunan karet di di Lampung sulit didapat sehingga menjadi kendala dalam penulisan skripsi ini. (2) hendaknya pemerintah daerah dan dinas terkait berupaya mengumpulkan sumber dan dokumen-dokumen mengenai perkebunan karet di Lampung khususnya pada masa kolonial. (3) diperlukan peran serta pemerintah daerah, perusahaan yang bersangkutan dan masyarakat sekitar untuk melestarikan aset daerah yang juga merupakan peninggalan sejarah