Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik : Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia

Era reformasi menjadi titik tolak perubahan hubunganantara pemerintah pusat dan daerah. Diundangkannya UU No.22 Th 1999 (direvisi menjadi UU No. 32 Th 2004) menjadi pembatas sejarah baru tersebut. Dengan kebiakan baru ini pemerintah daerah diberi otonomi yang luas untuk dapat mengelola potensi daerah agar kemakmuran masyarakat daerah diwujudkan. Namun demikian, setelah satu dekade kebijakan otonomi daerah dilakukan,cita-cita tersebut belum menunjukkantanda-tanda keberhasilan. Otonomi bahkan sering dimaknai sebagai kesempatan bagi para elit local di daerah untuk memperoleh keuntungan-keuntungan ekonomi sebagaimana dinikmati oleh para elit pemerintah pusat di masa lalu..Tidak dapat dipungkiri, kebijakan otonomi daerah hanya akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat apabila juga diikuti dengan reformasi birokrasi dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Selain itu, faktor penggerak untuk dilakukannya dua hal tersebut tentu saja adalah kepemimpinan daerah yang inovatif dan transformasional. Buku bunga rampai ini mendiskusikan bagaimana dinamika pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pasca Orde Baru dari tiga perspektif pokok tadi, yaitu; reformasi birokrasi, pelayanan public dan kepemimpinan. Bunga rampai ini ditulis oleh para akademisi dan praktisi dalam bidang otonomi daerah