Desentralisasi globalisasi dan demokrasi lokal

Kebijakan otonomi daerah di Indonesia diyakini sebagai perubahan paradigm di dalam sistem pemerintahan Indonesia yang bertujuan menciptakan iklim demokratis terkait dengan pola hubungan pemerintah pusat dan daerah. Perubahan paradigma ini merupakan bagian dari tekanan transisi demokrasi dan dalam konteks internasional melingkupi Indonesia baik wacana regionalism dan atau globalisasi dalam skala yang lebih luas. Persoalannya adalah apakah benar kebijakan desentralisasi Indonesia merupakan bagian dari perkembangan transisi demokrasi Indonesia dengan ditandai oleh jatuhnya Soeharto dari kursi kepresidenan? Apakah pendulum pusat dan daerah merupakan jawaban atas kebutuhan warga Negara dan masyarakat Indonesia untuk hidup dalam Negara yang demokratis dan menjamin hak-hak warga negaranya? Apakah kebijakan otonomi daerah yang diimplementasikan telah sesuai dengan niat dan tujuannya dalam tingkat praktis