Untuk memenuhi salah satu tuntutan masyarakat saat bergulirnya reformasi adalah adanya otonomi daerah. Dimana Pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh pada pemerintah daerah untuk mengurus sendiri kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Daerah Otonom). Sehubungan dengan itu dibutuhkan seperangkat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Peraturan Pemda di Indonesia yang mengatur pokok-pokok pengertian pemerintah pusat dan daerah, administrasi pemerintahan di daerah, administrasi pemerintahan di desa dan kelurahan, kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dilengkapi pula dengan peratu...
Pemberian wewenang otonom pada zaman moderen sekarang ini merupakan bagian dari cara atau metode yan...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
buku ini menjelaskan tentang kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenang...
Era reformasi menginginkan perubahan di segala bidang dalam kebijakan pemerintahan di negara Indones...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengur...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah atau dalam arti sempit sering disebut perimbang...
Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya Negara Kesatuan RI selalu mengalami pasan...
Hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dal...
Hadirnya otonomi daerah telah membawa dampak pada pembuatan sebagian Peraturan Daerah yang kurang se...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelengg...
Pemberian wewenang otonom pada zaman moderen sekarang ini merupakan bagian dari cara atau metode yan...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
buku ini menjelaskan tentang kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenang...
Era reformasi menginginkan perubahan di segala bidang dalam kebijakan pemerintahan di negara Indones...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Makna otonomi dalam suatu Negara kesatuan sebagai wewenang yang diberikan kepada daerah untuk mengur...
Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengurus semua urusan pemerintahan di daerah. Daerah memil...
Hubungan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah atau dalam arti sempit sering disebut perimbang...
Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya Negara Kesatuan RI selalu mengalami pasan...
Hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dal...
Hadirnya otonomi daerah telah membawa dampak pada pembuatan sebagian Peraturan Daerah yang kurang se...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
Sistem pemerintahan NKRI menurut UUD 45 memberikan keleluasaan kepada kepala daerah untuk menyelengg...
Pemberian wewenang otonom pada zaman moderen sekarang ini merupakan bagian dari cara atau metode yan...
Terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai Undang-undang Dasar dan terbentuknya PTUN merupakan bukti ...
buku ini menjelaskan tentang kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan mendesentralisasikan kewenang...