Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945

Secara eksplisit AM Fatwa, penulis buku ini hendak mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bukanlah kitab suci yang harus dimonumenkan sehingga tidak dapat disentuh tangan manusia.Sebaliknya UUD 1945 sejatinya berdialektika dengan realitas sosial dalam konteks berbangsa dan bernegara.Penulis mengutip perkataan Soekarno yang pada substansinya menyatakan bahwa UUD 1945 adalah undang-undang kilat yang tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan (hal Viii).Amendemen merupakan suatu keharusan sejarah untuk mendialogkan konstitusi agar ia tetap relevan dengan tantangan kekinian.Secara historis, UUD 1945 banyak diselewengkan untuk kepentingan politik tertentu.Contohnya, digunakannya sistem parlementer sedang UUD 1945 mengamanatkan diterapkannya sistem presidensial dan masalah referendum sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985.Salah satu inti referendum tersebut menyatakan bahwa perubahan UUD 1945 oleh MPR harus minta pendapat rakyat. Padahal—menurut AM Fatwa—ketentuan itu jelas tidak diatur UUD 1945.Amendemen UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari momentum politik yang mendukung, yaitu sejak pertengahan 1998.Salah satu isu-isu sentral yang mendasari amendemen UUD 1945 adalah penegakan hak asasi manusia (HAM), penegakan demokrasi, dan otonomi daerah.Salah satu tujuannya percepatan kesejahteraan rakyat, penegasan jaminan hak-hak konstitusional warga negara, dan upaya merespons perkembangan global agar bisa berdiri tegak berdaulat bersaing dan berkompetisi dengan negara lain.Setelah amendemen UUD 1945, terdapat beberapa perubahan fundamental bagi kehidupan ketatanearaan Indonesia.Salah satu contoh konkret adalah transformasi sistem pemerintahan sentralistik menuju desentralistik, otoritarianisme menuju konstitusionalisme.Pada masa Orde Baru, pemerintah menjadi penafsir tunggal konstitusi sehingga mampu melanggengkan kekuasaan selama kurang lebih 32 tahun. Perubahan Pasal 7 UUD 1945 merupakan jawaban konkret atas sistem pemerintahan otoritarianisme Orde Lama dan Orde Baru. Begitu pula dengan otonomi daerah (hal 18-21).Kontribusi buku ini justru terletak pada bagian-bagian lampiran (empat lampiran) di mana lampiran tersebut memuat pasal demi pasal UUD 1945 dan latar belakang historis serta argumen MPR kenapa perubahan menjadi penting.Di samping itu, teropong ke depan urgensi perubahan bagi dinamika politik dan sistem ketatanegaraan tak luput dari analisis penulisnya.Buku ini sangat menarik dan menjadi rujukan penting pejabat pemerintah, calon anggota Dewan, anggota Dewan, mahasiswa, dan masyarakat yang ingin mengetahui posisi konstitusi dalam konstelasi sosial-politik Tanah Air. Sebab, bagaimanapun juga UU merupakan motor penggerah arah sejarah