Politik ekologi: Pengelolaan Taman Nasinal era Otnomi Daerah

Konsep “Politik Ekologi†yang digunakan dalam menganalisis pengelolaan taman nasional ialah menekankan peran stakeholders baik pelaku langsung maupun tidak langsaung. Misalnya, pelaku langsung melibatkan pemerintah pusat (Kementrian Kehutanan/Dirjen PHKA-Balai Taman Nasional di daerah), Dinas kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Perdebatan kewenangan “pengelolaan taman nasional†di berbagai daerah manjadi isu sentral dalam era Otonomi Daerah (Otda) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dua buku, baik pemerintah daerah maupun pusat mempunyai argumentasi masing-masing. Sebaliknya, pelaku tidak langsung, yakni peran akademisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik domestik dan internasional serta masyarakat lokal juga turut berpartisipasi dan gencar dalam mewujudkan isu konservasi, dengan melakukan reforestasi tanaman lokal, pemeliharaan flora dan biodiversity, proteksi fauna (binatang) serta peningkatan program pemberdayaan ekonomi dan soaial masyarakat lokal. Kunci sukses pengelolaan taman nasional ialah dengan menerapkan collaborative management antara berbagai stakeholders kini dan masa depan.Taman nasional merupakan salah satu “perisai†terakhir dalam konservasi sumber daya hutan dan cirri khas ekosistemnya. Dalam kaitan itu, pengelolaan taman nasional oleh Kementerian Kehutanan yang professional dan berkualitas dengan penyediaan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang memadai, penegakan kepastian hukum dan pengelolaan berkolaborasi dengan berbagai stakeholders menjadi kunci sukses. Saya merekomendasikan untuk membaca buku ini, karena menarik untuk dibaca dan dikaji bagi siapa saja, khususnya bagi pemerhati dan praktisi sumber daya hutan dan lingkungan di Indonesia