Pada awal Repelita I, diperkirakan 70juta penduduk atau 60 persen dad totalpenduduk Indonesia termasuk dalam kategorimiskin (World Bank, 1990) . Angka tersebutmenurun menjadi 40 persen atau54,2 juta pada tahun 1976 dan menurunlagi secara drastis menjadi 14 persen atau25,9 juta pada tahun 1993 (BPS, 1994) .Pada tahun 1996, angka kemiskinan diperkirakantelah turun menjadi 22,6 juta atau12 persen (Tjiptoherijanto, 1997). Angkakemiskinan yang turun sedemikian cepatdan cukup tajam, tiba-tiba mengalami peningkatanpada saat krisis . Banyak perdebatanmuncul berkaitan dengan jumlah pendudukmiskin pada saat krisis . Proyeksiyang dibuat oleh ILO-UNDP pada akhirtahun 1998 menunjukkan bahwa pada tahun1998, sebanyak 48 persen (sekitar 90juta orang) pendu...
Ketenagakerjaan merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan di Indonesia. Diatur dalam Pasal 8...
Untuk melakukan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inst...
Pada skripsi ini, peneliti membahas isu hukum kekaburan hukum pada pasal 28 Undang Undang Penempatan...
Seksi dan Sub Bagian yang terlibat sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Gubernu...
Sejak munculnya kebijakan pemerintah dalam hal ini dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tent...
Menurunnya peranan minyak bumi pada penerimaan Dalam Negeri Indonesia mengaharuskan pemerintah menca...
Rendra Bhaktie Kusuma Dr. Prija Djatmika, S.H., MS Alfons Zakaria, S.H., LLM Fakultas Hukum Universi...
Pada tahun 1997, Indonesia dan negara lain di rantau Asia Tenggara diserang oleh krisis kewangan yan...
Indonesia dalam sistem hukum pertanahannya berpijak kepada UUPA yang menjadi peraturan perundangan t...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi antara tokoh ma...
Upaya untuk membawa koperasi kembali ke basis perlu diselaraskan dengan langkah dan fokus perhatian ...
Sekar Maudytama, Agus Yulianto, SH.MH., Dr. Iwan Permadi S.E.,S.H.,Mhum. Abstrak Penelitian ini me...
Lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang...
Indonesia pernah mengalami krisis moneter, yakni pada tahun 1998, penyebab utamanya adalah tekanan y...
Prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Pe...
Ketenagakerjaan merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan di Indonesia. Diatur dalam Pasal 8...
Untuk melakukan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inst...
Pada skripsi ini, peneliti membahas isu hukum kekaburan hukum pada pasal 28 Undang Undang Penempatan...
Seksi dan Sub Bagian yang terlibat sudah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang dan Peraturan Gubernu...
Sejak munculnya kebijakan pemerintah dalam hal ini dari Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tent...
Menurunnya peranan minyak bumi pada penerimaan Dalam Negeri Indonesia mengaharuskan pemerintah menca...
Rendra Bhaktie Kusuma Dr. Prija Djatmika, S.H., MS Alfons Zakaria, S.H., LLM Fakultas Hukum Universi...
Pada tahun 1997, Indonesia dan negara lain di rantau Asia Tenggara diserang oleh krisis kewangan yan...
Indonesia dalam sistem hukum pertanahannya berpijak kepada UUPA yang menjadi peraturan perundangan t...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui ada tidaknya perbedaan persepsi antara tokoh ma...
Upaya untuk membawa koperasi kembali ke basis perlu diselaraskan dengan langkah dan fokus perhatian ...
Sekar Maudytama, Agus Yulianto, SH.MH., Dr. Iwan Permadi S.E.,S.H.,Mhum. Abstrak Penelitian ini me...
Lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang...
Indonesia pernah mengalami krisis moneter, yakni pada tahun 1998, penyebab utamanya adalah tekanan y...
Prinsip kehati-hatian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU Pe...
Ketenagakerjaan merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan di Indonesia. Diatur dalam Pasal 8...
Untuk melakukan perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inst...
Pada skripsi ini, peneliti membahas isu hukum kekaburan hukum pada pasal 28 Undang Undang Penempatan...