Relasi Agama dan Negara dalam Konteks Politik Lokal (Dinamika Formalisasi Islam dalam Perda Syariah di Sumatera Barat)

Era reformasi di Indonesia ditandai dengan perubahan system pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik, serta menguatnya gejala-gejala politik identitas yang ditandai dengan maraknya isu kesukuan, kedaerahan dan keagamaan. Munculnya Perda berbasis agama dan kedaerahan adalah fenomena menarik di awal fase politik reformasi saat itu. Tidak terkecuali Sumatera Barat dengan relasi agama dan budaya yang selama ini dikenal kuat juga terdapat beberapa perda berbasis agama. Tulisan ini akan mengkaji tentang pola relasi agama dan Negara dalam konteks lokal terhadap perda syariah di Sumatera Barat. Supaya lebih fokusnya, Studi ini akan menelusuri penerapan, efektivitas dan polarelasi Islam dan Negara dalam 3 perda berbasis syariah yaitu Perda Provinsi Sumatera Barat No. 11/2001 tentang pemberantasan maksiat, Perda Kabupaten Solok No.6/2002 tentang pakaian muslimah dan Perda Kabupaten Agam No.5 tahun 2005 tentang kewajiban membaca dan menulis al-Qur’an. Hasil penelitian ini akan mengelaborasi apakah pergerakan Islam di aras lokal di era otonomi daerah ini, sebagai sebuah sikap romantisme dari pada masa lalu, atau sebuah gerakan yang benar-benar merekam kembali kedigdayaan Islam. Atau gejala ini, merupakan kontaminasi elit lokal yang sering mempolitisasi Islam yang melahirkan budaya Islam sesaat yang tidak terkultur