PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM REALISASI KONSEP WATERFRONT CITY DI KOTA PALEMBANG

Penataan ruang khususnya di tepian Sungai Musi, menjadi hal penting bagi pemerintah Kota Palembang. Hal ini terlihat dari isi dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah tahun 2012 – 2032 Kota Palembang mengenai konsep penataan ruang waterfront city. Penataan ruang ini menjadikan kawasan Sungai Musi sebagai tempat rekreasi, pelabuhan, permukiman, komersial, dan restoran. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian untuk mendeskripsikan penerapan konsep waterfront city di Kota Palembang dan memetakan peran stakeholder (masyarakat, swasta, dan pemerintah) dalam konsep waterfront city melalui prinsip menurut Nicholas Falk (2002).Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif – kuantitatif, yaitu dengan mendeskripsikan kondisi lapangan serta melakukan perhitungan prinsip-prinsip berdasarkan konsep waterfront city menurut Nicholas Falk (2002). Hasil penelitian menunjukkan pemerintah telah melaksanakan beberapa program dalam penataan kawasan tepian Sungai Musi yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana kota, ruang publik, perumahan, wc komunal, dan IPAL. Adapun juga peran pemangku kepentingan dihitung dengan prinsip waterfront dengan hasil pihak pemerintah yang lebih merealisasikan konsep waterfront dibandingkan dengan pihak masyarakat dan swasta