EFEKTIVITAS PASAL 8 AYAT (1) PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 163/PMK 03/2012 TENTANG BATASAN DAN TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRA

Restu Sylvia Mardayanti, Dr. Tunggul Anshari S.N, S.H., M.Hum., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Sylvieamardayanthy@gmail.com ABSTRAK Penelitian ini membahas tentang efektivitas dari pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK 03/2012 tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Negara yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Penulis melakukan penelitian tersebut dikarenakan, tidak sesuai nya antara peraturan yang tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK 03/2012 yang memuat tentang kewajiban masyarakat dalam membayar PPN Kegiatan Membangun Sendiri dan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang di lakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara. Dari hasil penelitian yang dilakukan masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar PPN Kegiatan Membangun Sendiri dan tidak adanya edukasi yang diberikan menjadi salah satu faktor peraturan tersebut tidak dapat berjalan secara efektif. Upaya yang dilakukan oleh seksi ekstensifikasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara hanya melakukan analisa data IMB berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK 03/2012, melakukan kerjasama dengan DPMPTSP dan melakukan perubahan pembayaran dengan melalui sistem online.  Kata Kunci: Efektivitas, Pajak Pertambahan Nilai, Kegiatan Membangun Sendiri. EFFECTIVENESS OF ARTICLE 8 PARAGRAPH (1) OF REGULATION OF INDONESIAN MINISTER OF FINANCE NUMBER 163/PMK03/2012 CONCERNING IMPOSITION OF VALUE ADDED TAX ON SELF-BUILD TO INCREASE STATE REVENUE (A STUDY IN SMALL TAXPAYER OFFICE OF NORTH SIDOARJO) Restu Sylvia Mardayanti, Dr. Tunggul Anshari S.N, S.H., M.Hum., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H Faculty of Law Universitas Brawijaya Sylvieamardayanthy@gmail.com ABSTRACT This research topic is based on the finding where there is irrelevance between written regulation in the Regulation of the Indonesian Minister of Finance Number 163/PMK 03/2012 concerning the obligation to pay value added tax imposed on self-build and the fact found in real life. This research employed empirical-juridical method conducted in small taxpayer office of North Sidoarjo. The research finds out that there is still low awareness of the essence of value added tax payment imposed on the self-build and a little chance for the members of public to get informed about the tax-related issues. A measure is performed by conducting data analysis of Building Permit according to the minister regulation mentioned earlier, establishing partnership with DPMPTSP, and shifting to online payment system, while educating and informing the members of public regarding the case are not performed yet by the small taxpayer office.  Keywords: Effectiveness, value added tax, self-buil