LARANGAN BUANG AIR KECIL DI JALAN DAN SALURAN (Studi Efektivitas Pasal 5 Ayat (1) Huruf s Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat)

Candra Maulana Abudin, Dr. Shinta Hadiyantina, S.H., M.H., Anindita Purnama Ningtyas, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijayae-mail : candramaulana229@gmail.com Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan penegakan hukum Pasal 5 ayat (1) huruf s Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat terkait larangan buang air kecil di jalan dan saluran. Pada pasal tersebut setiap orang dilarang buang air kecil di jalan dan saluran, namun kenyataannya di dalam masyarakat masih banyak orang yang buang air kecil di jalan dan saluran. Untuk itu penegakan hukum terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf s harus dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri sebagai perangkat daerah yang berwenang. Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan penelitian langsun untuk memperoleh data primer berupa wawancara kepada Marina Dewi R. selaku Staf Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dan kuesioner kepada masyarakat yang beraktivitas di sekitar tempat-tempat umum. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf s Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak efektif karena belum ada peraturan pelaksanaan untuk mengenakan sanksi administrasi, jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri masih kurang, dan masih banyak masyarakat Kota Kediri yang tidak mengetahui adanya peraturan yang melarang buang air kecil di jalan dan saluran. Kata kunci: efektivitas, larangan buang air kecil, jalan dan saluran, Kota Kediri. Abstract This research is aimed to analyse the effectiveness and law enforcement of Article 5 paragraph (1) letter s of Local Regulation of Kediri City Number 1 of 2016 concerning Implementation of Public Order and Security over ban on urinating at the street and in the sewer. This regulation is contrary to the fact that people are still found urinating inappropriately. Therefore, Civil Service Police Unit should be the assigned body authorised for the law enforcement over this case. This research is based on empirical juridical method with socio-juridical approach where direct observation was conducted by obtaining primary data from interview with Marian Dewi R. as staff dealing with public order and security in the police unit and from questionnaire distributed to the people seen in public places. The research result reveals that the local regulation mentioned earlier has not been effectively implemented since there are no implementing regulations under which administrative sanction is imposed. Moreover, there is also shortage of members of the police unit and another shortcoming such as lack of knowledge among people in the society concerning ban on urinating on the street and in the sewer. Keywords: effectiveness, ban on urinating, street and sewer, Kediri City.Â