ANALISIS KEWENANGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA DALAM MELAKUKAN SITA PERDATA BERDASARKAN PASAL 67 PERATURAN KPPU NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PERKARA PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Hendrikus Andy Leon Theovanus, M. Zairul Alam Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jalan MT.Haryono No.169 Malang e-mail : andyrockleon@gmail.com ABSTRAK Sita Perdata menjadi salah satu langkah hukum yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam rangka menjamin efektifitas pelaksanaan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 67 Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kewenangan KPPU dalam melakukan sita perdata tersebut ditinjau dari mekanisme sita yang terdapat dalam hukum acara perdata. Adapun penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, dengan teknik penelusuran bahan hukum melalui studi kepustakaan dan Teknik analisis bahan hukum dengan metode interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan konsep dasar antara hukum acara perdata dengan hukum acara persaingan usaha terkait penyitaan, antara lain terkait perbedaan sumber perkara, tujuan sita, permohonan sita, objek sita, ketersediaan upaya perlawanan terhadap sita, dan pihak yang berwenang memerintahkan sita.Perbedaan konsep dalam kedua hukum acara tersebut berdampak pada adanya potensi kerugian terhadap kepentingan pelaku usaha sebagai terlapor dalam hukum acara persaingan usaha apabila dalam hukum acara persaingan usaha memakai mekanisme sita sebagaimana terdapat dalam hukum acara perdata. Selain itu, Peraturan Komisi hanya bersifat sebagai pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka kewenangan sita perdata oleh KPPU tersebut tidak dapat diterapkan kepada pelaku usaha secara imperatif. Â Apabila terhadap KPPU hendak diberikan kewenangan sita, harus diperhatikan pengaturan mengenai mekanisme sita yang sesuai dengan hukum acara persaingan usaha, upaya perlawanan terhadap sita tersebut, serta bentuk produk hukum yang tepat. Kata kunci : sita perdata, KPPU Â ABSTRACT Civil seizure is one of legal measures that can be taken by Business Competition Supervisory Commission (hereinafter KPPU) to assure the effectiveness of implementation of decision with permanent legal force according to Article 67 of Regulation of KPPU Number 1 of 2019, in which the legal measures have to be taken based on the law that applies. Civil seizure refers to the provisions enacted in HIR, RBG, and RV. This research is aimed to analyse the authority of KPPU to civilly seize assets from the perspective of seizing mechanism provided in civil law. This normative juridical research employed statute approach, and the materials needed are taken from library research. The data obtained was analysed based on systematic interpretation. The research learns that there are several differences in basic concepts between civil law procedure and business competition law procedure regarding seizure, especially in terms of the difference in the source of case, the objective of seizure, seizure proposal, objects seized, possible defending efforts towards seizure, and parties authorised to order seizure. The different concepts between the two laws lead to potential of loss that harms the interests among business actors in business competition law procedure when it refers to civil law procedure for the seizing mechanism. Moreover, the regulation set by the commission is only restricted to providing a guideline and/or publication related with the Law Number 5 of 1999. As a result, the civil authority to seize cannot be implemented for business actors imperatively. To give authority to KPPU to seize, regulations concerning seizing mechanism that complies with the law concerning business competition, effort to defend from seizure, and appropriate legal product have to be taken into account. Keywords: civil seizure, KPP