IMPLEMENTASI PASAL 224 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT SYARAT CAMAT (Studi di Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Derah Kabupaten Paser, Kalimantan Timur)

Ilham Baihaqi, Agus Yulianto, S.H., M.H., Herlin Wijayati, S.H., M.H. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: ilhambaihaqi89@yahoo.com ABSTRAK Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi dibagi atas Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Kabupaten/Kota dibagi atas Kecamatan, dan Kecamatan dibagi atas Kelurahan dan/atau Desa. Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota memiliki unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang disebut Pemerintah Daerah yang terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah. Dalam Perangkat Daerah terdapat Jabatan-Jabatan yang ditempati oleh Pegawai Negeri Sipil. Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sehingga pengisian Jabatan dalam Perangkat Daerah tersebut diatur melalui peraturan perundang-undangan, hal ini diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 224 ayat (2) yaitu “Bupati/Wali Kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kabupaten Paser, Kalimantan Timur terdiri dari 10 (sepuluh) wilayah kecamatan, 5 (lima) wilayah Kecamatan dipimpin Camat yang berlatar pendidikan non-pemerintahan yang diklasifikasikan sebagai berikut: 3 (tiga) orang Camat telah mengikuti Diklat Camat dan 2 (dua) orang Camat Belum mengikuti Diklat Camat, sehingga peraturan mengenai syarat camat belum sepenuhnya diterapkan. Kata Kunci: Kecamatan, Camat, Syarat Camat ABSTRACT Indonesia is divided into the regions of province, and the province is divided into several local areas of regencies/municipalities. The regencies/municipalities are further broken down into districts, the districts into sub-districts and/or villages. The provincial areas or regencies/municipalities run their government locally, or it is called as local government consisting of local head and Regional House of Representatives (DPRD). The government run by the local head is within the regional authority assisted by regional instruments. Local government has official positions in which civil servants sit. A district is one of local instruments of a regency/municipality and the requirements for an official position in the district are regulated in the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Local Government Article 224 paragraph (2) stating “A regent/mayor is required to assign a district head and comply with employment requirements in accordance with provisions of legislation. The Regency of Paser, East Kalimantan consists of 10 (ten) district areas, where 5 (five) are ruled by officials with non-government education background that is classified into the following: 3 (three) district heads have joined training for the district head position and the other two have not joined. Looking at this condition, it can be concluded that regulation concerning requirements that have to be fulfilled as a district head are not fully implemented. Keywords: district area, district head, requirement of a position as a district headÂ