IMPLEMENTASI PASAL 6 HURUF B PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (STUDI DI KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI)

Muhamad Faiz Rahmadi, Lutfi Effendi, S.H., M.Hum., Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: muhamadfaizr31@gmail.com  ABSTRAK Pelaksanaan proses administrasi penyidikan kasus minuman keras oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri berkas hasil penyidikannya langsung diberikan pada penuntut umum. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 6 huruf b Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 1 tahun 2015 tentang penyidik pegawai negeri sipil. Pada pasal 6 huruf b tersebut penyerahan hasil penyidikan diserahkan ke penuntut umum melalui penyidik polri. Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah berdasar teori efektivitas Lawrence M. Friedman dari substansi, struktur dan budaya peraturan tersebut belum terlaksanakan dengan baik. Karena dalam pelaksanaan peraturan tersebut pihak penyidik pegawai negeri sipil mengartikan sendiri bahwa kata “melalui†cukup pemberitahuan lewat telepon saja, tidak diserahkan secara nyata ke penyidik Polri. Hambatan dalam implementasi peraturan ini adalah kurangnya jumlah penyidik pegawai negeri sipil dan anggaran pendidikan dan penyidikan. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu menambah kualitas sumber daya manusia bekerjasama dengan penyidik Polri dan upaya penambahan jumlah penyidik pegawai negeri sipil. Kata Kunci : Implementasi, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Satuan Polisi Pamong Praja.  ABSTRACT Regarding the administrative process of enquiry into the case over liquors by an enquirer as a civil servant working for Civil Service Police Unit of Kediri City, the enquiry document was directly submitted to general prosecutors, and this violates Article 6 letter b of Local Regulation of Kediri City Number 1 of 2015 concerning an enquirer as a civil servant. The Article suggests that the enquiry document is to be submitted to general prosecutors through an enquirer working for POLRI. This research was based on empirical juridical method, supported by socio-juridical approach. The analysis method involved qualitative-descriptive. In reference to the theory of effectiveness by Lawrence M. Friedman, the regulation has not been appropriately enforced substantially, structurally, and culturally since the word ‘through’ as mentioned in the regulation is understood as ‘passing the information on the phone’ by the civil servant serving as an enquirer, not defined as ‘physically submitted to the enquirer working for POLRI’. The issue is that there is a lack of civil servants working as enquirers and limited fund for further education and enquiry. Increasing the number of human resources working with enquirers based in POLRI and the number of civil servants functioning as enquiries are the measures that can be taken. Keywords: implementation, civil servant as an enquirer, civil service police uni