PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM AKIBAT WANPRESTASI BAGI INVESTOR DALAM TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (REPO) (STUDI DI KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN)

Rizal Adikusuma Harmadi, Moch. Zairul Alam, S.H., M.H., Ranitya Ganindha, S.H., M.H. Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya rizalharmadi@gmail.com ABSTRAK Transaksi Repurchase Agreement merupakan salah satu jenis transaksi yang sering dilakukan di Pasar Modal. Transaksi ini bersifat dimana investor yang membutuhkan pendanaan untuk perusahaannya, menawarkan dan menjual beberapa saham dari perusahaan yang dia miliki kepada calon investor pembeli namun dengan perjanjian untuk membeli kembali saham yang telah dijual. Banyak sekali investor yang melakukan jenis transaksi Repurchase Agreement Ini yang merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan dari sebuah peraturan yang mengatur mengenai transaksi repo ini. Banyak pihak yang melakukan perjanjian transaksi ini tanpa menggunakan standarisasi pembuatan perjanjian transaksi repo. Pada dasarnya, standarisasi atau ketentuan dasar dalam pembuatan transaksi repo harus sesuai dengan standar GMRA Indonesia. Ketentuan mengenai hal tersebut dimuat dalam POJK NOMOR 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement. Pada kenyataannya, banyak kasus sengketa hukum terutama dikarenakan wanprestasi salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian transaksi repo tersebut. Kata kunci : Repurchase Agreement, Perjanjian Transaksi Repo, Perlindungan Hukum, Wanprestasi, Investor, Pasar Modal ABSTRACT Repurchase agreement is one of existing transaction forms commonly performed in capital market. This transaction is intended to help with the funding for investors by offering and selling shares of the companies that the investors run to other prospective investors but under the agreement that the selling investors will repurchase the sold shares. Lots of companies performing this transaction under repurchase agreement are disadvantaged due to the policy regulating this type of agreement. For example, a lot of parties involved in such an agreement do not follow the standard set for the making of the agreement. Principally, the standard or basic provision required in the making of repurchase agreement must comply with the standard of GMRA in Indonesia. The provision is stipulated in Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2015 concerning Guidelines for Repurchase Agreement. In fact, some legal disputes have arisen due to breach of contract by one of the parties involved in the repurchase agreement. Keywords: Repurchase Agreement, Repurchase Agreement Transaction, Legal Protection, Breach Of Contract, Investors, Capital Market. Â