PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEDAGANG ELANG JAWA DARI PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI BERDASARKAN PASAL 40 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (STUDI DI BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HU

Taruna Adi Perkasa, Dr. Bambang Sugiri, S.H., M.S., Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum.Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tarunathetinker@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedagang Elang Jawa dari Perdagangan Satwa Liar Dilindungi berdasarkan Pasal 40 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (studi di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Seksi Wilayah II Surabaya). Permasalahan ini dilator belakangi oleh banyaknya kasus perdagangan satwa liar dilindungi khususnya Elang Jawa dimana Elang Jawa tersebut menempati urutan nomor 1 (satu) padahal sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang larangan perdagangan satwa liar dilildungi yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekositemnya. Adapun jenis penelitian penulis adalah jenis penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui jika Penegakan Hukum Pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yaitu dimulai dengan proses cyber patrol, kemudian dilakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntut umum serta proses peradilan hingga terdakwa Ach Dendik Saputra divonis penjara 1 tahun karena secara sah telah melakukan tindak pidana perdagangan Elang Jawa yang dikategorikan sebagai satwa dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku pedagang Elang Jawa yaitu dipengaruhi oleh Undang-Undang itu sendiri, penegak hukum sarana dan prasarana yang belum memadai dan masyarakat yang cenderung pasif dan acuh. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pelaku Pedagang Elang Jawa.  ABSTRACT This research is aimed to find out how law is enforced for Javanese eagles traders against illegal protected wildlife trading according to article 40 Paragraph 2 of Act Number 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystem (A study in Security and Law Enforcement Centre for Environment and Forestry Territory II Surabaya). This research study has embarked from a raising issue over illegal conserved wildlife trading especially for Javanese eagles where the case ranks the first among other cases despite the existence of Act Number 5 of 1990 regulating wildlife trading. This study is categorized as empirical research with statue and socio-juridical approaches, where the research result reveals that Act Number 5 of 1990 has been enforced accordingly, involving cyber patrol, followed by investigation, enquiry, general prsecution and judicial process. Ach Dendik Saputra as a defendant was sentenced to one year imprisonment since he has been proven guilty of illegally trading Javanese eagles categorized as protected species according to Government Regulation Number 7 of 1999 concerning Plant and Animal Conservation, Several factors such as the law per se, law enforcement, facilities and inifrastructure affect the process of law enforcement over illegal trading of Javanese eagles since they are not yet efficient and societies tend to be passive and to show indifference. Keywords: Legal Enforcement, Traders of Javanese Eagle