PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELALUI “ELECTRONIC VILLAGE BUDGETING†BERDASARKAN PASAL 48 AYAT (1), (2) dan (4) PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 15 TAHUN 2015 (Studi Di Desa Olehsari Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi)

  Affan Lazuardi, Agus Yulianto, S.H,.M.H, Herlin Wijayanti, S.H,.M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email : affanlazuardi@gmail.com Abstrak Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia. Pemberian kewenangan kepada pemerintah desa berimplikasi pada bertambahnya kewajiban pemerintah desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Adapun kendala yang masih ditemui yaitu jumlah penduduk dan wilayah bervariasi, kompetensi aparat desa yang beragam, tingginya potensi korupsi di desa dengan jumlah anggaran pembangunan desa yang relatif besar dan diberlakukannya sistem teknologi informasi pada pengelolaan keuangan desa menuntut desa untuk terlebih dahulu menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sehingga untuk menghindarkan adanya penyimpangan-penyimpangan penggunaan anggaran dana oleh aparatur desa serta mewujudkan stabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Banyuwangi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan system berbasis teknologi informasi yang disebut dengan Electronic Village Budgeting (E-VB) yang memiliki tujuan untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa. Kata Kunci : Electronic Village Budgeting (E-VB), Pengelolaan, Keuangan Desa. Abstract Delegating authorities to village government just adds up to the pile of tasks that has to be performed by the government to help meet the need of the society. The impeding factors are varied ranging from varied population and areas, varied competence of village apparatuses, huge potential of corruption since funding for village development is also huge, to the new policy regarding the introduction of information technology in budgeting, which demands the village to calculate Village Budget. Information technology-based budgeting called Electronic Village Budgeting (E-VB) applied in the regency of Banyuwangi is aimed to stabilize village budgeting and to provide training and supervision according to Article 48 of Regent Regulation of the Regency of Banyuwangi Number 15 of 2015. Keywords: Electronic Village Budgeting (E-VB), management, village financeÂ