Ananda Frida Erlita, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya anandaerlita14@yahoo.com ABSTRAK Keputusan Tata Usaha Negara merupakan salah satu faktor penting dalam Peradilan Tata Usaha Negara, makna dari Keputusan Tata Usaha Negara telah diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan dikeluarkannya UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pengertian Keputusan Tata Usaha Negara mengalami perubahan makna. Penelitian ini memiliki rumusan masalah tentang bagaimana proses penyelesaian administrasi negara setelah dilakukannya perluasan makna konsep Keputusan Tata Usaha Negara, dan apa saja kendala teknis dalam proses penyelesaian sengket...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negar...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari pera...
Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ...
Ananda Frida Erlita, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum, Universi...
Ananda Frida Erlita, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum, Universi...
Ananda Frida Erlita, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum, Universi...
Upaya administrasi merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap tindakan hukum Badan atau Pejaba...
Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tata usaha neg...
ABSTRAK KTUN sebagai objek sengketa di PTUN telah diatur dalam UU PTUN termasuk prosedurnya. Setelah...
AbstrakHukum Acara Peradilan Administrasi (murni), sehingga suatu gugatan tidak menghalangi dilaksan...
Badan atau Pejabat administrasi negara (jabatan administrasi negara) mempunyai wewenang yang luas da...
Skripsi ini membahas tentang kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama akibat pengatura...
Penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dila...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam meny...
Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negar...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari pera...
Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ...
Ananda Frida Erlita, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum, Universi...
Ananda Frida Erlita, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum, Universi...
Ananda Frida Erlita, Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Lutfi Effendi, S.H., M.Hum Fakultas Hukum, Universi...
Upaya administrasi merupakan salah satu perlindungan hukum terhadap tindakan hukum Badan atau Pejaba...
Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tata usaha neg...
ABSTRAK KTUN sebagai objek sengketa di PTUN telah diatur dalam UU PTUN termasuk prosedurnya. Setelah...
AbstrakHukum Acara Peradilan Administrasi (murni), sehingga suatu gugatan tidak menghalangi dilaksan...
Badan atau Pejabat administrasi negara (jabatan administrasi negara) mempunyai wewenang yang luas da...
Skripsi ini membahas tentang kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama akibat pengatura...
Penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian terhadap keputusan tata usaha negara dila...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara dalam meny...
Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negar...
Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang sering disingkat dengan Peratun sebagai bagian dari pera...
Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ...