ANALISIS PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP PASAL 28E AYAT (3) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945 MENGENAI HAK MENGELUARKAN BERPENDAPAT

Ibnu Widhanta, Dr Prija Djatmika, S.H., M.S, Eny Harjati, S.H., M.Hum. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: tatawidanta@gmail.com  ABSTRAK Artikel ini menganalisis mengenai kebebasan berpendapat warga Indonesia dalam mengekspresikan prinsip demokrasi dan menjunjung tinggi nilai HAM yang masih dalam batasan yang tidak melanggar secara pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui penggunaan metode penelitian yuridis normatif sehingga memperoleh kesimpulan bahwa kebebasan berpendapat melalui Media Digital telah dengan jelas dan sangat rigid di atur dalam berbagai instrumen Hukum Internasional seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, serta berbagai ketentuan hukum regional. Bentuk aturan yang membatasi kebebasan berpendapat dalam media sosial diatur dalam butir pasal 27 ayat (3) UU ITE yang yaitu larangan untuk menyebarkan muatan atau konten yang tergolong ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong, utamanya yang dapat merugikan orang lain, melanggar HAM seseorang dan dapat memecah belah bangsa. Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, ITE  ABSTRACT  This article analyzes the freedom of expression of Indonesian citizens in expressing democratic principles and upholding the value of human rights which are still within the limits that do not violate criminal provisions stipulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Through the use of normative juridical research methods, it can be concluded that the actual expression of the media by being very rigid in terms of international legal instruments such as the University of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, as well as regional law. The form of regulation that limits freedom of expression in social media is stipulated in article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transaction Law which is a prohibition to spread content or content that is classified as hate speech and spreading false news, especially those that can harm others, violate someone's rights and can disintegrate nation.  Keywords: Human Rights, Freedom of Expression, Electronic Information and Transaction