Analisis Yuridis Disparitas Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Putusan No. 1034/Pid.B/2008/PN.MKS dan P

Rombelayuk Massudi S, Prof. Masruchin Ruba’I,S.H.,M.S., Fines Fatimah,SH.,MH. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: rombelayukm@gmail.com   Abstrak Negara Indonesia ialah negara hukum, segala sesuatu tindakan dan perbuatan dilandaskan atas dasar hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini mengangkat permasalahan yang berkaitan dengan disparitas pidana menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Putusan No. 1034/Pid.B/2008/PN.MKS dan Putusan No. 1035/Pid.B/2008/PN.MKS. Hal ini dilatarbelakangi oleh timbulnya kesenjangan dua putusan pidana yang sangat mencolok diantara dua perkara pidana yang memiliki karakteristik serta akibat yang sama dan diputus oleh majelis hakim yang sama, yaitu kasus korupsi dana pembangunan Gedung Pengadilan Negeri Makassar. Disparitas pemidanaan menimbulkan ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarkat. Hal ini pula mulai mempengaruhi munculnya berbagai pandangan masyarakat terhadap institusi peradilan, kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpedulian masyarakat terhadap penegakan hukum. Dengan adanya kesenjangan putusan pidana, maka disparitas pidana dinilai tidak memenuhi nilai keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan. Kata kunci: Keadilan Dalam Disparitas Pidana Abstract Indonesia is a state of law in which all conducts must be based on the law as stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Indonesian Constitution. This research studies an issue over criminal disparity according to Act Number 20 of 2001 concerning Amendment of Act Number 31 of 1999 concerning Corruption Eradication in the Decision Number1034/Pid.B/2008/PN.MKS and Decision Number 1035/Pid.B/2008/PN.MKS. This issue was initiated by the apparent conflict of the two decisions of the two criminal cases concerning corruption of fund spent for the development of district court building in Makassar, holding similar characteristics and effects under the decision of the same judge. The defendants and people are not quite satisfactory with this criminal disparity. People start to have their own negative thoughts about judiciary institution and it then further leads to the absence of trust and care of the people toward law enforcement. This disparity is regarded as failing to fit the values of justice especially for the harmed parties. Keywords: justice in criminal disparityÂ