AKIBAT HUKUM JIKA PERUNDINGAN TIDAK MENGHASILKAN KESEPAKATAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 141 AYAT (4) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Colleta Yves Buce P, Prof. Dr. Abdul Rachmat B. SH., MH., Ratih Dheviana Puru H. SH., LLM Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: collettaecub@gmail.com  Abstrak Mogok kerja sering terjadi dengan alasan bahwa pekerja/buruh ingin menunjukan aspirasinya melalui caranya agar aksi yang disampaikan pekerja/buruh dapat dimengerti oleh pengusaha/pemilik perusahan. Jika setelah menyampaikan aspirasinya pihak pengusaha tidak mengerti maksud dari keinginan pihak pekerja/buruh maka untuk menghindari perselisihan perlu adanya pihak dari instansi yang berwenang dan bertanggungjawab untuk mempertemukan dan merundingkan antara pekerja/buruh dengan pemilik perusahaan/pengusaha. Pasal 141 Ayat (4) yang menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat antara pekerja/buruh dengan pemilik perusahaan/pengusaha menimbulkan pertanyaan besar bahwasanya jika terjadi perselisihan antara pekerja/buruh dengan pemilik perusahaan/pengusaha, dalam hal tersebut yang secara langsung menjelaskan bahwa jika terjadi perselisihan maka pihak ketiga yaitu pegawai instansi yang bertanggungjawab menyerahkan masalah yang menyebabkan masalah mogok kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang. Kata kunci: Mogok Kerja, Penyelesaian Perselisihan, Pengadilan Hubungan Industrial Abstract Work strikes often occur on the grounds that workers / laborers want to show their aspirations through the way that the actions submitted by workers / workers can be understood by employers / owners of the company. If after conveying their aspirations, the employer does not understand the intention of the workers / laborers so that in order to avoid disputes there needs to be a party from the competent authority who is responsible for meeting and negotiating between workers / employers and business owners / entrepreneurs. Article 141 Paragraph (4) which explains the settlement of disputes arising from differences of opinion between workers / laborers and business owners / employers raises a big question that if there is a dispute between workers / laborers and business owners / employers, in this case it directly explains that in the event of a dispute, the third party is an employee of the agency responsible for submitting the problem that causes the problem of a strike to the competent industrial relations dispute resolution agency. Keywords: Work Strikes, Dispute Settlement, Industrial Relations CourtÂ