PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR ATAS PENGUASAAN OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN OLEH PIHAK KETIGA BERDASARKAN MURABAHAH BIL WAKALAH (STUDI KASUS PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH

M. Zulfikar, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H, M.Kn, Rumi Suwardiyati, S.H, M.Kn Fakuktas Hukum Universitas Brawijaya Email : Fikfikk69@gmail.com  ABSTRAK Skripsi ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Penguasaan Objek Jaminan Hak Tanggungan Oleh Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Pada Bank BRI Syariah Cabang Malang. Latar belakang dari skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika debitur wanprestasi dan ada penguasaan objek jaminan oleh pihak ketiga di dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan dan bagaimana upaya penyelesaian eksekusi Hak Tanngungan untuk mengembalikan piutangnya apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada Bank BRI Syariah Cabang Malang. Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta, Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan dan data sekunder dengan melakukan penelitian kepustakaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Dan analisis data dengan menggunakan informasi dari lapangan kemudian dianalisis dengan teknik kualitatif dan disajikan secara deskriptif dan sistematisasi. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada kreditur ketika objek jaminan dikuasai oleh pihak ketiga dan debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yaitu terdapat pada perjanjian kredit itu sendiri dimana perlindungan hukum secara preventif terdapat dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Hak Tanggungan sedangkan perlindungan hukum represif terdapat dalam UU Hak Tanggungan. 2) upaya penyelesaian kredit bermasalah pada Bank Rakyat  Indonesia Syariah Cabang Malang yang dilakukan dengan cara menganalisis pasal dengan terlaksannya atau tidak pasal tersebut, apabila tetap tidak terlaksana maka dilakukan langkah kedua yaitu penjualan obyek hak tanggungan di bawah tangan dan apabila berdasarkan first way out dan second way out debitur kepada bank tetap tidak dapat membayar maka langkah yang terakhir yaitu pendaftaran objek jaminan Hak Tanngungan ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) Kata Kunci: Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit, Perlindungan Hukum.  ABSTRACT This research is aimed to find out the form of legal protection provided for the creditor when breach of contract by a debtor takes place with the condition that the object set as a security is under the control of the third party in a contract with mortgage right set as the security and to find out attempts taken to settle the dispute over the execution of the mortgage right to pay back the loan when the debtor breaches the loan contract in which the mortgage right is set as a collateral in Bank BRI Syariah of Malang branch. This research employed empirical juridical methods supported by statute and factual approaches. The research data comprised primary data obtained from the field and secondary data from literature review. Related document was also collected and interviews were conducted, further followed by analysis of the information by using qualitative technique before it was presented systematically and descriptively. The research results are summarised as follows: 1) the legal protection provided for both the creditor and the debtor breaching the contract in a loan contract with mortgage right as the security is stipulated in the contract itself, in which the preventive legal protection can be given as in Act concerning Banking and Mortgage Right while the repressive legal protection can be provided as in Act concerning Mortgage right. 2) The issue over bad credit in Bank Rakyat Indonesia Syariah of Malang Branch can be settled by analysing whether the Article of the Act is implemented. When it is not implemented, the second measure needs to be taken into account in which the object set as a mortgage right is to be sold privately. When no solutions given above could solve the problem, registering the object set as a mortgage right to State Assets and Auction Service Office (KPKNL) is required. Keywords: mortgage right, loan contract, legal protectio