ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR SEBAGAI PIHAK KETIGA YANG DIRUGIKAN BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA TERKAIT HARTA PAILIT YANG MENJADI BARANG RAMPASAN NEGARA

Zipora Nadya A. Siregar, Dr. Budi Santoso, S.H., LLM., Shanti Rizkawati, S.H., M.Kn Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ziporasiregar13@gmail.com  ABSTRAK Penelitian ini membahas permasalahan Analisis Perlindungan Hukum Kreditor Sebagai Pihak Ketiga Yang Dirugikan Berdasarkan Putusan Pidana Terkait Harta Pailit Yang Menjadi Barang Rampasan Negara (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group). Penulisan ini dilatarbelakangi kasus KSP Pandawa Mandiri Group dimana perlindungan hukum bagi pihak ketiga sebagai kreditor saat putusan pernyataan pailit yang terlebih dahulu ada berhadapan dengan suatu putusan pidana terkait harta pailit yang menjadi barang rampasan negara. Penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang terjadi bahwa status harta pailit dalam perkara KSP Pandawa Mandiri Group adalah milik kreditor berdasarkan asas jaminan yang tertulis pada Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata sehingga walaupun hak milik harta tersebut adalah debitor namun setelah adanya Putusan Pernyataan Pailit harta tersebut berganti status menjadi milik para kreditornya. Sehingga dalam hal ini perlu adanya perlindungan hukum kepada para kreditor sebagai pihak ketiga yang dirugikan dengan adanya Putusan perkara Pidana untuk menjamin kreditor mendapatkan haknya. Dalam hukum perdata dikenal adanya derden verzet sebagai upaya perlawanan pihak ketiga yang dirugikan dalam suatu Putusan Pengadilan. Namun dalam proses peradilan hukum pidana di Indonesia secara yuridis belum diatur secara khusus seperti pada hukum perdata. Sehingga terdapat kekosongan peraturan yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap para kreditor KSP Pandawa Mandiri Group. Berdasarkan hal itu derden verzet yang dikenal dalam hukum perdata dapat diterapkan juga dalam peradilan perkara pidana sebagai suatu bentuk perlindungan hukum bagi kreditor dalam kasus yang terjadi pada KSP Pandawa Mandiri Group. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kreditor, Harta Pailit ABSTRACT  This research studies the issue over the analysis of legal protection for a disadvantaged creditor as the third party according to Criminal Decision regarding bankrupt asset evicted by the state. This research was initiated based on the case of saving and loan cooperative (hereinafter KSP) Pandawa Mandiri Group in which the legal protection pre-existing and provided for the third party is in conflict with the criminal decision over bankrupt asset convicted by the state. It can be concluded based on the research result that the bankrupt asset is under the ownership of the creditor according to the warranty written in Article 1131 and 1132 of Civil Code Procedure. In other words, although the asset was formerly owned by a debtor, the ownership status can alter to the ownership of the creditor after the issuance of the statement letter on bankrupt asset. Therefore, it is essential to provide legal protection for the third party disadvantaged by the criminal Decision to guarantee the creditor to gain his/her right. Measure taken to defend the advantaged third party due to the Court Decision issued is known as derde verzet in a civil law, but in the criminal judicial process in Indonesia, this case is not juridically regulated as in civil law. This situation leads to the absence of regulation that could trigger uncertainty of law towards creditors of KSP of Pandawa Mandiri Group. In this case, derden verzet common in civil law can also be applied in criminal court as a form of legal protection for creditors as what occurred in KSP Pandawa Mandiri Group. Keywords: legal protection, creditor, bankrupt assetÂ