TANGGUNG JAWAB PBB DALAM KASUS EKSPLOITASI SEKS OLEH ANGGOTA PASUKAN PEMELIHARA PERDAMAIAN DI KONFLIK BERSENJATA REPUBLIK AFRIKA TENGAH

Demy Sandia Ridwan,Dr. Setyo Widagdo, S.H., M.Hum,Dony Aditya Prasetyo, S.H., M.H Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Email: demy.sandia@gmail.com  Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus eksploitasi seks yang dilakukan oleh pasukan pemelihara perdamaian di konflik bersenjata Republik Afrika Tengah sehingga bisa diketahui bagaimanakah tanggung jawab PBB dalam menangani kasus eksploitasi seks yang dilakukan oleh anggota pasukan pemelihara perdamaian dan apa sanksi yang bisa diberikan kepada anggota pasukan pemelihara perdamaian atas kasus eksploitasi seks tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dengan metode pendekatan hukum dan perjanjian internasional dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang diperoleh berupa bahan hukum primer melalui piagam PBB dan resolusi, bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan teknik analisis metode deskriptif normatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukan bahwa PBB dapat dimintai tanggung jawab atas kasus eksploitasi seks yang dilakukan oleh anggota pasukan pemelihara perdamaian bisa berupa permintaan maaf secara resmi, ganti rugi atau kompensasi terhadap korban, serta pasukan pemelihara perdamaian yang terbukti melakukan eksploitasi seks juga dapat diberikan sanksi pidana dan perdata oleh negara pengirimnya. Kata kunci : PBB, Tanggung Jawab, Pasukan Pemelihara Perdamaian, Eksploitasi Seks. Abstract This research is aimed to analyse the case of sexual exploitation committed by the UN peacekeeping troops in armed conflict taking place in the Republic of Central Africa in order to investigate the responsibility of the UN over handling the case of sexual exploitation done by the troops and to figure out sanction imposed for the troops involved in the sexual exploitation. Primary legal materials used involved the UN charter and resolution, while the secondary materials were obtained from library research for the materials relevant to this research, supported by tertiary materials and followed by the normative descriptive method of analysis. The research results reveal that the UN is responsible for the sexual exploitation done by the UN peacekeeping troops. This responsibility can be performed by officially asking for an apology, giving compensation for any loss caused and for the harmed victims. Moreover, both criminal and civil sanction can also be imposed on this act by the deploying countries. Keywords: UN, responsibility, UN peacekeeping troops, sexual exploitation